PASAMAN, (GemaMedianet.com) | Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang melanda Kabupaten Pasaman pada akhir November 2025 menimbulkan kerusakan dan kerugian dengan total nilai mencapai Rp586,52 miliar.
Pemerintah Kabupaten Pasaman pun mendorong dukungan kuat dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Barat dalam pemulihan pascabencana melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Hal tersebut disampaikan Bupati Pasaman, Welly Suhery, dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Dokumen R3P Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Padang, Kamis (8/1/2026).
“Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung terjadi pada 24–26 November 2025 dan berdampak pada 11 dari 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman,” ujar Welly Suhery dalam paparannya di hadapan jajaran BNPB, hadir Sestama BNPB Rustian, Gubernur Sumbar Diwakili Sekprov Arry Yuswandi, Kalaksa BPBD Sumbar Era Sumka Munaf serta peserta rakor.
Bupati Welly menjelaskan, bencana tersebut mengakibatkan 361 unit rumah terendam banjir, serta 31 rumah mengalami kerusakan dengan rincian enam rusak berat, empat rusak sedang, dan 21 rusak ringan. Selain itu, kerusakan meluas ke sektor infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
“Kerusakan terjadi pada jalan, jembatan, sumber daya air, fasilitas air bersih dan sanitasi. Di sektor ekonomi, persawahan dan kolam ikan masyarakat terdampak, sehingga memengaruhi usaha dan penghidupan warga,” katanya.
Tak hanya itu, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan juga mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
Berdasarkan hasil pendataan Tim Jitupasna, Bupati Welly menyebut, nilai kerusakan terbesar terjadi pada sektor infrastruktur yang mencapai Rp191,22 miliar, dengan nilai kerugian sebesar Rp376,21 miliar.
Secara keseluruhan, rincian kerusakan dan kerugian meliputi sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor dengan total kerusakan Rp196,67 miliar dan total kerugian Rp389,85 miliar.
“Kondisi ini mengakibatkan gangguan akses transportasi, air bersih, sanitasi, hingga munculnya perkampungan yang terisolasi,” ungkap Welly.
Bupati juga mengungkapkan adanya peningkatan risiko lanjutan pascabencana, terutama munculnya retakan tanah di Kecamatan Lubuk Sikaping, Bonjol, dan Tigo Nagari.
“Sebanyak 774 unit rumah terancam dan harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Bahkan, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah turut terganggu,” ujarnya.
Ancaman banjir juga masih berpotensi terjadi akibat luapan sungai di Kecamatan Panti, Padanggelugur, Rao, Rao Selatan, dan Lubuksikaping.
Lebih jauh disampaikan Bupati Welly, dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemkab Pasaman menetapkan sejumlah arah kebijakan yang diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029.
“Kami fokus pada normalisasi sungai yang mendesak, seperti Sungai Batang Sumpu dan Batang Masang, pemulihan akses transportasi, serta perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” tegas Welly.
Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Pasaman akan menyiapkan dana penanganan darurat dan mengakomodasinya melalui perubahan RKPD hingga APBD Perubahan 2026.
Kebutuhan Dana R3P Capai Rp428,2 Miliar
Dalam dokumen R3P tiga tahun ke depan, kebutuhan anggaran penanganan pascabencana Kabupaten Pasaman mencapai Rp428,23 miliar, dengan sebagian besar dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Sumber pembiayaan direncanakan berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, kementerian/lembaga, serta hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, kami sangat berharap dukungan dari kementerian dan APBD Provinsi Sumatera Barat,” kata Welly Suhery.
Ia menegaskan, pemulihan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama demi mengembalikan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat Pasaman secara berkelanjutan. (Rizky)
0 comments:
Post a Comment