PADANG, (GemaMedianet.com) | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan kesiapan penuh untuk melakukan pergeseran anggaran guna mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dalam Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda di Istana Gubernur, Senin (5/1/2026) malam.
Muhidi mendorong pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pendataan sebagai fondasi utama penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Muhidi memberikan catatan khusus terkait pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak.
Ada tiga poin strategis pembangunan hunian, pertama, keamanan lahan. Lokasi pembangunan wajib berada di luar zona rawan bencana (red zone).
Kedua, aksesibilitas ekonomi. Penentuan lokasi jangan sampai menjauhkan masyarakat dari sumber mata pencaharian.
Ketiga, kematangan perencanaan. Pembangunan harus dipersiapkan secara matang, agar fungsional dan berkelanjutan.
Stimulus Ekonomi Menjelang Ramadan
Mengingat momen bulan puasa dan Idulfitri yang semakin dekat, Muhidi menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat penyintas.
Diantaranya dalam bentuk Program Padat Karya, yakni melibatkan masyarakat terdampak dalam pengerjaan pemulihan fisik dengan sistem upah harian.
Kemudian, perputaran ekonomi yaitu memastikan perekonomian keluarga tetap berjalan di masa transisi.
“DPRD Sumbar siap mendukung penuh, mulai dari aspek penganggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran, hingga fungsi pengawasan di lapangan,” tegas Muhidi.
Apresiasi Gubernur terhadap Soliditas Forkopimda
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi tingginya kehadiran para bupati, wali kota, serta perwakilan kementerian/lembaga meski undangan FGD disampaikan secara mendadak.
"Tingginya kehadiran ini, baik secara langsung maupun daring, menjadi bukti komitmen bersama kita untuk tidak menunda-nunda penanganan pascabencana di Sumbar," ujar Mahyeldi.
FGD ini dihadiri oleh pemangku kepentingan strategis untuk sinkronisasi data R3P, antara lain Kementerian PU dan Perkim seperti Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan Balai Cipta Karya.
Instansi teknis, diantaranya BMKG, PLN, Bappenas, dan unsur Forkopimda Provinsi/Kabupaten/Kota.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memangkas birokrasi, sehingga pengerjaan fisik infrastruktur dapat segera dimulai di awal tahun ini. (adp)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment