PADANG, (GemaMedianet.com) | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, (Sumbar), Muhidi menegaskan komitmen penuh lembaga legislatif dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Ranah Minang. DPRD menyatakan siap menempuh kebijakan pergeseran anggaran demi memastikan proses pemulihan tidak terhambat kendala birokrasi keuangan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, mengungkap angka kebutuhan dana yang diperlukan untuk memulihkan Sumbar dari dampak banjir dan longsor November 2025.
Kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp22,7 Triliun. Sementara total estimasi kerusakan dan kerugian sebesar Rp31,686 Triliun. Kerusakan per sektor itu berdasarkan data dashboardbencana.sumbarprov.go.id.
Kerugian masif ini tersebar di berbagai sektor vital yang memerlukan penanganan segera:
| Sektor | Estimasi Kerugian |
| Sarana dan Prasarana | Rp26,676 Triliun |
| Ekonomi Masyarakat | Rp2,2 Triliun |
| Perumahan Rakyat | Rp1,7 Triliun |
| Pelayanan Publik | Rp978 Miliar |
| Peternakan | Rp64,5 Miliar |
Dukungan Penuh Legislatif
Muhidi menegaskan bahwa DPRD Sumbar siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi selama dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
“DPRD Sumatera Barat siap mendukung kebijakan pergeseran anggaran. Fokus kita adalah percepatan rehabilitasi sehingga masyarakat terdampak memperoleh kepastian dan pelayanan publik kembali optimal,” tegas Muhidi.
DPRD berharap dengan restu penganggaran ini, pemerintah daerah dapat segera mengeksekusi perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan hunian warga sebelum memasuki periode cuaca ekstrim berikutnya.
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment