PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan beralih ke fase pemulihan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah percepatan pendataan kerusakan untuk memulai tahap rehabilitasi pada awal 2026.
Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama BNPB dan Forkopimda di Posko Tanggap Darurat, Aula Kantor Gubernur, Senin (22/12/2025) malam.
Berikut adalah kondisi terkini dampak bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Untuk korban meninggal sebanyak 260 orang, Korban Hilang 72 orang, Korban Luka-luka 382 orang, Total Warga Terdampak sebanyak 296.307 jiwa.
Sementara Info Identifikasi yang datang dari Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, mengonfirmasi masih ada 28 jenazah yang sedang menjalani proses pengujian DNA lanjutan di Jakarta.
Lima Prioritas Fase Pemulihan
Gubernur Mahyeldi menginstruksikan seluruh jajaran untuk bergerak cepat dalam lima aspek layanan dasar, yakni Kebutuhan Dasar berkaitan dengan Jaminan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan hunian sementara (Huntara).
Kemudian Layanan Publik. Dalam bentuk pemulihan akses kesehatan dan fasilitas pendidikan. Lalu, Psikososial. Program trauma healing bagi penyintas, terutama anak-anak.
Selanjutnya, Validasi Data. Tuntasnya data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) paling lambat 28 Desember 2025.
Terakhir, Penyusunan R3P yakni Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai syarat pencairan dana bantuan pusat.
Status Darurat di Tingkat Kabupaten
Meski status provinsi telah berakhir, tiga kabupaten masih menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat karena kondisi lapangan yang masih berat. Diantaranya Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Apresiasi untuk Relawan dan Perantau
Gubernur Mahyeldi memberikan penghormatan khusus kepada seluruh elemen yang telah membantu di masa sulit.
"Di tengah keterbatasan, para relawan, perantau, dan organisasi kemanusiaan hadir dengan pengorbanan luar biasa. Inilah bukti nyata nilai gotong royong yang terus hidup di Ranah Minang," ujar Mahyeldi.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menambahkan bahwa ketepatan data dari pemerintah daerah adalah kunci agar bantuan rehabilitasi tepat sasaran. Ia meminta kepala daerah menjauhkan ego sektoral, demi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. (adp)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment