PADANG, (GemaMedianet.com) | Kendati telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, namun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga kini masih terus mengundang persoalan dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Salah satunya persoalan Jalur Zonasi pada PPDB untuk SMA Tahun Ajaran 2023/2024 di Kota Padang dan menjadi trending topic. Selanjutnya diikuti beberapa persoalan untuk Jalur Afirmasi, Perpindahan orangtua dan Prestasi.
Hal itu terungkap dalam aksi demo yang dilaksanakan Forum Anak Nagari Nanggalo ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Jalan Sudirman Kota Padang, Kamis (6/7/2023) pagi.
Dalam aksi yang berlangsung di depan gerbang pintu masuk kantor dinas pendidikan tersebut, selain berorasi massa juga datang membawa dan membentang sejumlah poster. Diantaranya Forum Anak Nagari Nanggalo Menolak Sistem Zonasi, Anak nilai tinggi sekolah ke swasta, dan sebagainya.
BACA JUGA : PPDB 2023 Kisruh Lagi, Ketua DPRD Padang Panjang Beserta Wali Kota dan Disdik Datangi Gubernur Sumbar
Aksi itu juga menarik perhatian dari beberapa pejalan kaki dan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut.
Massa yang tidak diperkenankan masuk ke dalam halaman kantor Dinas Pendidikan tersebut, terpaksa hanya bisa berorasi di pintu gerbang dan trotoar. Aksi yang dikoordinatori Yuldi Efendi itu mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari petugas Kepolisian.
Aksi yang dikoordinatori Yuldi Efendi yang juga Ketua Forum Anak Nagari Nanggalo ini mengungkapkan, akibat PPDB Jalur Zonasi banyak anak-anak Nanggalo yang tidak bisa diterima di SMA Negeri.
“Sekolah yang terdekat dari tempat kami tinggal hanya SMAN 3 Padang. Sayangnya Jalur Zonasi membatasi masuk ke SMAN 3 hanya sampai Batas kantor Kejaksaan Negeri Padang,” cakap Yuldi Efendi.
Di sisi lain, mereka yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasan, baik institusi maupun lembaga dapat melenggang masuk. Sementara anak-anak Nanggalo terpinggirkan. Belum lagi indikasi pemalsuan dokumen seperti kartu keluarga, atau surat keterangan domisili.
Dia mendesak, Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Pendidikan memiliki kebijakan sebagai solusi terhadap nasib anak bangsa ke depan. Apalagi jika tak bersekolah ke SMA Negeri, maka banyak orangtua yang anak-anaknya pintar namun dengan kemampuan ekonomi terbatas akan kesulitan menyekolahkan anaknya ke swasta.
"Faktor ekonomi ini juga akan membuat banyak anak-anak Nanggalo putus sekolah karena tak mampu ke swasta, dan itu tentu akan menimbulkan persoalan baru lagi di tengah masyarakat," ujarnya.
Setelah demo berlangsung cukup lama, akhirnya beberapa perwakilan dari Forum Anak Nagari Nanggalo diterima sekira pukul 10.25 WIB untuk menyampaikan aspirasinya kepada Kepala Disdik Sumbar.
Sekretaris Disdik Sumbar Suryanto bersama Kepala Bidang Pembinaan SMA Mahyan, didampingi Perwakilan Badan Kesbangpol Sumbar, dan Kasat Intel Polresta Padang menerima aspirasi perwakilan Forum Anak Nagari Nanggalo tersebut di Aula Pertemuan Disdik Sumbar.
(mz)
0 comments:
Posting Komentar