PADANG, (GemaMedianet.com) — Secara umum tujuh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat menyoroti rendahnya realisasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2019. Begitu juga terhadap rendahnya target kinerja, perencanaan dan pengawasan.
Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, di ruang sidang utama Gedung DPRD setempat, Jum'at (5/6/2020) pagi.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi tersebut, Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umumnya melalui juru bicara M. Nurnas menyoroti lebih Rp.17 Miliar kegiatan di OPD tidak terlaksana selama satu tahun anggaran 2019.
"Pada Dinas PUPR dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Juanda Kota Padang realisasi anggarannya hanya berkisar 40 persen, ini sangat kita sesalkan," ungkap M Nurnas yang terkenal vokal ini.
Baca Juga : DPRD Sumbar Nilai Menyeluruh Kinerja Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019
Fraksi Partai Demokrat juga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) ke depan dapat menghitung kembali secara akurat belanja modal, sehingga tidak ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di tahun berikutnya.
Fraksi Partai Demokrat juga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) ke depan dapat menghitung kembali secara akurat belanja modal, sehingga tidak ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) di tahun berikutnya.
Baca Juga : DPRD dan Pemprov Sumbar Diminta Rubah Paradigma Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2019
Fraksi PAN, dengan juru bicara Muhayatul, selain menyoroti rendahnya realisasi anggaran, juga menyoroti pelayanan publik yang masih kurang efektif dan efisien selama satu tahun anggaran 2019.
Fraksi PAN, dengan juru bicara Muhayatul, selain menyoroti rendahnya realisasi anggaran, juga menyoroti pelayanan publik yang masih kurang efektif dan efisien selama satu tahun anggaran 2019.
Fraksi PAN juga menyoroti sarana pariwisata yang kurang mendukung pelaksanaan investasi selama satu tahun anggaran 2019.
"Walhasil, tidak terlihat investasi yang mencolok terhadap pendapatan daerah selama tahun 2019," ungkap Muhayatul yang juga Ketua Fraksi PAN ini.
Sorotan terhadap rendahnya realisasi anggaran di sejumlah OPD juga datang dari Fraksi Partai Golkar. Dengan juru bicaranya, Siti Izzati Aziz menilai akibat rendahnya realisasi anggaran di sejumlah OPD diantaranya Dinas PUPR, beberapa kegiatan lain yang menyentuh kepentingan masyarakat jadi terabaikan.
"Lemahnya perencanaan dan pengawasan, sehingga semestinya dapat dialokasikan kepada kegiatan lain yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat banyak," ujarnya.
Begitu juga terhadap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Kota Padang yang sudah dianggarkan, namun tidak terealisasi.
"Apakah dananya masih ada atau sudah disetor ke kas daerah," ujar Siti.
Sementara Fraksi PPP - Nasdem, dengan juru bicara Syawal, selain menyoroti rendahnya realisasi anggaran OPD, juga menyoroti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan yang masih terdapat sejumlah catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Meski sudah meraih WTP delapan kali, nyatanya masih ada catatan dari BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemprov Sumbar. Kiranya ke depan, WTP diraih Pemprov Sumbar sudah harus tanpa catatan," harapnya.
Terakhir, Fraksi PDIP - PKB, melalui juru bicaranya Firdaus, menilai meski WTP sudah diraih delapan kali, namun belum menjamin penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.
"Muaranya, terlihat dari masih rendahnya target kinerja dan pengawasan. Masih layakkah kepala Bappeda dipertahankan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI?, ungkap Firdaus, mantan aktivis ini. (uki)
0 comments:
Posting Komentar