PADANG, (GemaMedianet.com) — Basis Data Terpadu (BDT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) mengemuka dalam sesi penyampaian aspirasi masyarakat Dapil V, Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Padang Barat dalam reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen yang dipusatkan di Aula pertemuan Balatkop Sumbar, Kamis (13/2/2020).
Mengemukanya pertanyaan sekaitan BDT dan PKH tersebut, tak terlepas dari masih banyaknya warga yang merasa miskin dan rentan miskin namun kesulitan untuk mendapatkan program bantuan pengentasan kemiskinan dari pemerintah.
"Di saat warga penerima manfaat menerima bantuan program penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan pendidikan, berobat gratis (kesehatan) dan uang tunai, kita terpaksa gigit jari karena tak masuk dalam BDT," ungkap beberapa warga yang berasal dari Lolong Belanti dan Ulak Karang.
Terkait hal itu Kepala Dinas Sosial diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial, Indriati menjelaskan, bahwa BDT saat ini memang merupakan satu-satunya data acuan warga miskin yang masuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Jika belum masuk dalam BDT memang akan kesulitan mendapatkan program bantuan penanggulangan kemiskinan," terangnya.
Meski demikian, sebut Indriati, dalam setahun ada empat kali masa pemutakhiran dan verifikasi data BDT.
"Ini menjadi peluang dan kesempatan bagi warga miskin yang belum masuk dalam BDT untuk diusulkan. Pengusulan diawali di tingkat kelurahan siapa-siapa saja warga yang layak mendapatkan bantuan, kemudian berlanjut ke dinas sosial, walikota dan disampaikan ke Kementerian Sosial untuk dientry," jelasnya.
Hal senada juga ditambahkan staf penanggulangan fakir miskin. Dikatakan, tahun 2019 lalu terdapat penambahan kuota menjadi 20 ribu dari sebelumnya 18.736 KPM.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Arnedi Yarmen menyampaikan, dalam reses masa sidang I Tahun 2020 kali ini seluruh lapisan masyarakat Dapil V yang terkategori ekonomi menengah ke bawah diundang, agar mendapatkan solusi atau jalan keluar dari persoalan kemiskinan.
Oleh karena itu pihaknya juga mengundang dari dinas sosial serta dinas koperasi dan UMKM sebagai narasumber. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang disiapkan untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah.
"Kita ingin memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dan punya peluang untuk mendapatkan bantuan. Kadang, masih ada masyarakat yang tidak tahu, termasuk informasinya. Seperti BDT, daerah hanya mengusulkan, namun yang menentukan dan verifikasi adalah Kementerian Sosial," ujar Arnedi.
Oleh karena itu, politisi PKS ini berharapan, penanggulangan masyarakat ekonomi lemah itu berjalan maksimal. Dan sebagai wakil rakyat, DPRD mengusulkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Masyarakat ekonomi lemah terbantu dan bisa tumbuh kembang, sehingga dapat keluar dari persoalan kemiskinan yang membelit mereka," tukasnya. (uki)
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Arnedi Yarmen menyampaikan, dalam reses masa sidang I Tahun 2020 kali ini seluruh lapisan masyarakat Dapil V yang terkategori ekonomi menengah ke bawah diundang, agar mendapatkan solusi atau jalan keluar dari persoalan kemiskinan.
Oleh karena itu pihaknya juga mengundang dari dinas sosial serta dinas koperasi dan UMKM sebagai narasumber. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang disiapkan untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah.
"Kita ingin memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dan punya peluang untuk mendapatkan bantuan. Kadang, masih ada masyarakat yang tidak tahu, termasuk informasinya. Seperti BDT, daerah hanya mengusulkan, namun yang menentukan dan verifikasi adalah Kementerian Sosial," ujar Arnedi.
Oleh karena itu, politisi PKS ini berharapan, penanggulangan masyarakat ekonomi lemah itu berjalan maksimal. Dan sebagai wakil rakyat, DPRD mengusulkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Masyarakat ekonomi lemah terbantu dan bisa tumbuh kembang, sehingga dapat keluar dari persoalan kemiskinan yang membelit mereka," tukasnya. (uki)
0 comments:
Posting Komentar