PADANG, (GemaMedianet.com) — Belum lama aksi demo siswa di SMA Negeri 5 Padang menuntut kepala sekolah (kepsek)nya diganti, aksi serupa menyasar ke SMP Negeri 13 Padang.
Kali ini, puluhan warga Parupuk Tabing dan sekitarnya dengan membawa sejumlah spanduk berunjuk rasa ke SMPN yang beralamat di Jalan Hamka Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menuntut agar Kepala Sekolah (Kepsek) Dra.Hj. Maiyofa Rustam dicopot jabatannya, Rabu (19/3/2019).
Ketua Aksi Demo, AA Syahbana (50) mengatakan, bahwa Kepsek yang sudah memimpin SMPN 13 Padang setahun lebih ini dinilai diktator, serta kerap menindas para guru dan tidak menciptakan suasana yang kondusif di sekolah. Seperti berpihak kepada salah satu guru yang berseteru.
Selain terindikasi korupsi dana komite dan dana wakaf sekolah, Kepsek bersangkutan disinyalir kerap mengancam para guru. Ancaman itu, seperti guru PNS yang mengkritisi kebijakan Kepsek, akan dipindah tugaskan. Sementara untuk guru honor, diancam akan diberhentikan.
Tak sampai di situ, telah terjadi ada dua kubu atau blok antar majelis guru dan pegawai tata usaha, sehingga sering terjadi cekcok. Walhasil, nasib sekolah di tangan kepsek ini dinilai tidak ada kemajuan signifikan.
"Malah sebaliknya, terkesan semakin anjlok dan tidak kondusif. Untuk itu, kita meminta Dinas Pendidikan Kota Padang Drs. Barlius segera mengganti Maiyofa Rustam dengan Kepsek yang baru," ujarnya.
Menanggapi permasalahan SMPN 13 Padang, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Barlius, yang hadir melihat langsung peristiwa tersebut mengatakan, penyampaian aspirasi sah-sah saja namun jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
Sedangkan terkait penggantian Kepsek, sebutnya, tidak semudah itu untuk melakukan pergantian, karena semua itu ada prosedur yang harus dipenuhi. Seperti usulan ke Walikota Padang, kemudian BKD Padang meminta izin kemendagri RI.
Namun karena berdekatan dengan waktu pelaksanaan ujian nasional, maka usulan penggantian Kepsek baru akan kita usahakan setelah tanggung jawab kepala sekolah yang akan menerima SK UN, serta berkaitan dengan pencairan dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan sebagainya.
Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan antara warga Tabing dengan Dinas Pendidikan Padang yang dihadiri oleh Kordik Koto Tangah, Kapolsek Koto Tangah, Lurah dan Camat Koto Tangah.
AA Syahbana mengharapkan lahirnya kesepakatan antara warga dengan Dinas Pendidikan Kota Padang, yang ditandatangani kepala dinas Drs Barlius dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin.
"Kita rela menunggu hingga selesainya pelaksanaan UN. Namun jika setelah itu tidak ada lanjutannya, maka Masyarakat Parupuk Tabing dan sekitarnya akan melakukan aksi yang lebih besar dari hari ini,” tukasnya. (fl/js/em)
0 comments:
Posting Komentar