Oleh : Marzuki RH
Setiap tanggal 9 Februari, kita merayakan Hari Pers Nasional (HPN) dengan gegap gempita. Diskusi soal kebebasan pers, tantangan kecerdasan buatan (AI), hingga model bisnis media memenuhi ruang-ruang hotel berbintang.
Namun, ada satu luka menganga di tubuh pers kita yang sering kali luput dari pembahasan serius : runtuhnya integritas di tangan mereka yang justru merasa paling kompeten.
Selama ini, standar profesionalisme wartawan selalu diukur dari sertifikasi. Uji Kompetensi Wartawan (UKW) diagungkan sebagai kasta tertinggi. Asumsinya sederhana : jika sudah lulus uji kompetensi, maka ia adalah jurnalis sejati.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan anomali yang pahit. Kompetensi ternyata tidak berbanding lurus dengan integritas.
Bahaya "Pintar Tapi Culas"
Kita sering mengeluhkan "wartawan dadakan" yang gagap menulis tapi rajin menodong. Namun, yang lebih berbahaya sebenarnya adalah mereka yang berkompeten—pintar menulis, jago investigasi, paham celah hukum—tetapi menggunakan keahlian itu untuk mencari upeti.
Wartawan tipe ini tidak lagi memeras dengan kasar. Mereka menggunakan data investigasi sebagai alat "sandera". Mereka menabung fakta-fakta penyimpangan narasumber, bukan untuk diterbitkan demi kepentingan publik, melainkan untuk dibawa ke meja negosiasi di bawah tangan.
Di sini, kompetensi bukan lagi menjadi cahaya penerang bagi masyarakat, melainkan menjadi alat tukar yang bernilai ekonomi tinggi bagi pribadi.
Integritas : Roh yang Terlupakan
Kompetensi tanpa integritas hanyalah kecanggihan dalam berbohong. Jurnalis yang cerdas namun tidak jujur jauh lebih mematikan ketimbang mereka yang sekadar kurang berilmu. Mengapa? Karena mereka tahu cara membungkus kepentingan pribadi dalam narasi yang seolah-olah demi kepentingan rakyat.
Pers adalah pilar keempat demokrasi, tetapi ia tidak akan bisa tegak hanya dengan jurnalis yang sekadar tahu cara membuat lead berita yang menarik atau cara mewawancarai narasumber yang sulit. Ia butuh jurnalis yang punya "rem" moral di kepalanya. Jurnalis yang tahu kapan harus berhenti melangkah demi menjaga marwah profesi.
Memutus Rantai Upeti
Di momentum HPN ini, kita harus berani mengakui bahwa profesi ini sedang sakit. Praktik "jurnalisme upeti" lahir dari simbiosis mutualisme yang kelam antara wartawan yang haus materi dan narasumber yang penuh dosa.
Harapan kita ke depan adalah:
Revisi Standar Etik : Organisasi pers jangan hanya bangga dengan jumlah anggota yang lulus UKW, tapi harus berani memecat dan mem- blacklist anggota yang terbukti melakukan transaksi berita.
Kesejahteraan Sebagai Syarat : Perusahaan pers harus memberikan gaji yang layak agar integritas tidak mudah ditukar dengan "uang bensin".
Keberanian Narasumber : Pejabat atau pengusaha jangan memelihara oknum jurnalis dengan upeti. Jika Anda benar, jangan takut. Jika Anda salah, hadapi secara hukum, bukan dengan menyuap pers.
Penutup
Menjadi wartawan yang kompeten adalah sebuah keharusan teknis, namun menjadi wartawan yang berintegritas adalah sebuah pilihan moral. Tanpa integritas, kartu pers hanyalah selembar plastik tak bermakna, dan tulisan kita hanyalah barisan kata yang tak memiliki jiwa.
Selamat Hari Pers Nasional. Mari berhenti memuja kompetensi jika di saat yang sama kita memaklumi keculasan. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak butuh wartawan yang sekadar pintar; mereka butuh jurnalis yang jujur. (*)
0 comments:
Post a Comment