24 June 2020

Realisasi PAD Disorot, DPRD Padang Terima LKPJ Walikota TA 2019 Dengan Sejumlah Catatan


PADANG, (GemaMedianet.com— Rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) selama tahun anggaran (TA) 2019 menjadi sorotan tajam fraksi-fraksi secara umum dalam pendapat akhirnya pada rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang LKPJ Walikota Padang TA 2019, Rabu (24/6/2020).

Sorotan fraksi-fraksi terhadap rendahnya realisasi PAD dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Syafrial Kani itu, mengingat realisasi PAD merupakan cerminan kemandirian suatu daerah, dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.  

Sorotan realisasi PAD yang masih jauh dari target tersebut, datang dari Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Muzni Zen.

Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta keseriusan Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk meninjau kembali beberapa objek dan subjek PAD. Termasuk data real potensi pajak dan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga  dapat meningkatkan PAD.


Dengan demikian, lanjutnya, Fraksi Gerindra memandang penting sisi pengelolaan realisasi pendapatan, terutama kelompok PAD pada jenis penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

Persoalan yang sama setiap tahun ini, sebutnya, seolah menunjukkan tidak adanya campur tangan walikota dalam pencapaian PAD sesuai target yang disepakati dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). 

Selain PAD, Fraksi Gerindra juga meminta Pemko melakukan koreksi kembali terhadap belanja tidak langsung pada belanja pegawai, serta dana hibah dan bansos.


"Realisasi belanja pegawai mencapai 82,31 persen, sehingga tidak terealisasi sebesar Rp.216 Miliar. Semestinya, anggaran sedemikian besar dapat digunakan pada program yang menyangkut kepentingan orang banyak," tutur Muzni Zen dalam rapat paripurna yang diikuti tiga Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Amril Amin, Ilham Maulana, dan Wali Kota Mahyeldi.

Begitu juga pelaksanaan program dan kegiatan Fraksi Gerindra menilai masih belum dilandasi dengan program yang terencana. 

"Program terencana semestinya mampu menaungi tujuan-tujuan dari pembangunan, meningkatkan pendapatan dan hadirnya pelayanan yang berkualitas serta kesejahteraan bagi masyarakat," terangnya. 


Senada, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) juga memberikan sorotan terhadap rendahnya realisasi PAD. 

"Rendahnya realisasi PAD dapat disajikan, PAD Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar 68,64 persen dari target Rp565,43 miliar. Kemudian retribusi daerah realisasinya 50,32 persen dari Rp95,87 miliar, dan pendapatan lainnya 72,42 persen dari Rp135,41 miliar, sehingga total pencapaian PAD hanya sebesar 67,57 persen," ujar Edmon.

Menurut juru bicaranya, Edmon, realisasi PAD merupakan cerminan kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu penerimaan PAD merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Dengan demikian, sebutnya, realisasi PAD juga merupakan sarana evaluasi jalannya pemerintahan. 


Fraksi PKS berharap, ke depan optimalisasi pencapaian target PAD dapat lebih baik lagi. Saatnya mengedepankan team work yang solid dan penuh kreatifitas dalam bekerja, serta hilangkan ego sektoral masing-masing.

Sorotan yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat. Melalui juru bicaranya Mukhlis, menilai lebih dari 30 persen target penerimaan PAD tidak tercapai.

"Dengan total pencapaian pendapatan asli daerah hanya sebesar 67,57 persen, membuktikan OPD dan tim ekonomi Pemko Padang belum maksimal meningkatkan PAD," ujarnya.

Begitu juga fraksi lainnya secara berturut-turut menyoroti PAD dari Fraksi PAN, PPP - Berkarya - Nasdem, hingga Fraksi Golkar - PDIP.

Wali Kota Mahyeldi di kesempatan itu mengapresiasi sejumlah saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Padang sekaitan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

"Semua catatan dari masing-masing fraksi akan menjadi bahan masukan bagi Pemko Padang ke depan. Untuk itu OPD terkait dapat menyikapi dan menindaklanjutinya," ujar Mahyeldi usai penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.

Sementara, Ketua DPRD Syafrial Kani kembali menegaskan, meski secara umum keenam fraksi dapat menerima LKPJ 2019, namun berbagai saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi catatan bagi Pemko Padang ke depan untuk ditidaklanjuti. (UK1

0 komentar:

Post a Comment

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Ekonomi Bisnis

IKLAN

IKLAN

Terkini

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

FACEBOOK - TWEETER