BALI,
(GemaMedianet.com) – Sebanyak lima
kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2016, menerima
piagam penghargaan dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di
Badung, Bali, Jum’at (24/2/2017).
Kelima
daerah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
No. 1252/M-DAG/KEP/11/2016 tentang Penetapan DTU Tahun 2016, yakni Kabupaten
Badung, (Bali), Kota Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY),
Kabupaten Bantul (DIY), Kabupaten Serang (Banten), dan Kota Banjarmasin (Kalimantan
Selatan).
Kelima
daerah ini dianggap telah memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian
Perdagangan. Penetapan ini merupakan upaya pemerintah melindungi konsumen agar
mendapatkan hasil pengukuran yang benar dan jujur dalam transaksi
perdagangan.
Selain
menetapkan DTU, Mendag juga meresmikan penetapan 256 pasar rakyat yang tersebar
di wilayah kerja BSML Regional I,II, III dan IV sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU)
Tahun 2016.
“Penetapan
ini akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar rakyat. Pemerintah
berupaya terus-menerus melindungi setiap konsumen agar mendapatkan kebenaran
hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan,” kata Mendag Enggar pada acara
Penetapan DTU dan PTU tersebut.
Mendag
di kesempatan itu mencanangkan 150 calon PTU Tahun 2017 dan 6 daerah calon DTU
Tahun 2017. Daerah dan pasar yang akan ditetapkan sebagai daerah dan pasar
tertib ukur akan melalui beberapa tahapan hingga akhirnya ditetapkan
sebagai PTU dan DTU Tahun 2017.
Tahapan
dilakukan secara sinergis antara Direktorat Metrologi dan Unit Metrologi Legal
yang berada di dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan.
Sementara
Calon DTU Tahun 2017, yaitu Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara); Kota
Padang Panjang (Sumatra Barat), Kota Tangerang (Banten), Kota Denpasar (Bali), Kabupaten
Kolaka (Sulawesi Tenggara), dan Kota Parepare (Sulawesi Selatan).
"Pembentukan DTU dan PTU dapat terwujud berkat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antara Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,”sebutnya.
Ia menambahkan, tugas Kemendag untuk terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kemetrologian sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya.
Turut hadir pada kesempatan itu Walikota Padang Panjang Hendri Arnis, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Walikota Pare Pare Taufan Pawe, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, Sekda Denpasar AA Ngurah Rai Iswara, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kolaka M. Kasim Madaria.
Pada kesempatan tersebut, Mendag juga menyerahkan bantuan timbangan sebanyak 5.000 unit kepada pedagang mikro dan 50 unit timbangan ukur ulang untuk ditempatkan di pasar rakyat kepada 5 kabupaten/kota yang telah ditetapkan mejadi DTU Tahun 2016 tersebut
"Semoga keberhasilan yang telah dicapai kelima kabupaten/kota yang menjadi DTU Tahun 2016 dapat dijadikan contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan daerahnya menjadi DTU," ulas Mendag. (hid/ic)
"Pembentukan DTU dan PTU dapat terwujud berkat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antara Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,”sebutnya.
Ia menambahkan, tugas Kemendag untuk terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan pelayanan kemetrologian sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya.
Turut hadir pada kesempatan itu Walikota Padang Panjang Hendri Arnis, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Walikota Pare Pare Taufan Pawe, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, Sekda Denpasar AA Ngurah Rai Iswara, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kolaka M. Kasim Madaria.
Pada kesempatan tersebut, Mendag juga menyerahkan bantuan timbangan sebanyak 5.000 unit kepada pedagang mikro dan 50 unit timbangan ukur ulang untuk ditempatkan di pasar rakyat kepada 5 kabupaten/kota yang telah ditetapkan mejadi DTU Tahun 2016 tersebut
"Semoga keberhasilan yang telah dicapai kelima kabupaten/kota yang menjadi DTU Tahun 2016 dapat dijadikan contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan daerahnya menjadi DTU," ulas Mendag. (hid/ic)
0 comments:
Posting Komentar