22 January 2020

Kuatkan Kepengurusan Yang Solid, DPD Projo Sumbar Gelar Konferda


PADANG, (GemaMedianet.com— Dalam rangka menguatkan secara organisatoris ormas pendukung Presiden Jokowi, Projo (Pro Jokowi) di Sumatera Barat, terutama Pasca Pilpres, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo akan menggelar konferensi daerah (konferda) pada 25-26 Januari 2020.

Agenda pertama yang dijadualkan diikuti para pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan relawan yang berasal dari 19 DPC kabupaten/kota se-Sumatera Barat itu akan dibuka langsung Ketua Umum DPP Projo, Budi Ari Setiadi, yang juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).

Hal itu disampaikan Ketua DPD Projo Sumatera Barat, Mhd Husni Nahar dalam konferensi pers pra konferda yang digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Rabu (22/1/2020).

M Husni Nahar juga menyampaikan, penguatan secara organisatoris ormas pendukung Presiden Jokowi, Projo di Sumatera Barat mengingat hasil kongres II di Jakarta yang salah satu hasil keputusan pentingnya, adalah pembenahan ormas pendukung Presiden Jokowi yang dimulai dari DPD, serta mengawal percepatan kebijakan Presiden Jokowi di masing-masing pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Pembenahan ormas pendukung Presiden Jokowi yang dimulai dari DPD ini sangat penting, karena ketika semakin banyak relawan-relawan Jokowi termasuk forum-forumnya, perolehan suara saat Pilpres lalu justeru menurun," ujar saudara sepupu Ketua Forum Masyarakat Minang, Irfianda Abidin ini.

Ia juga cukup kecewa ketika beberapa relawan yang mengaku berada di barisan ormas pendukung Presiden Jokowi justeru tidak "pede" dengan pemakaian atribut dan plang Projo di masing-masing daerah.

"Kenapa mesti tak pede?  Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa konferda DPD Projo Sumbar ini kita gelar," terangnya sembari mengurai betapa getirnya dalam mencari rekan se visi dan se misi untuk mengembangkan Projo di Sumatera Barat.

Begitu juga dalam hal mengawal percepatan kebijakan Presiden Jokowi di masing-masing kabupaten/kota se Sumatera Barat, sebut M Husni Nahar, banyak persoalan dan dilema yang terjadi serta tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ia mencontohkan seperti pengelolaan dana desa yang tersebar di 814 Nagari di Sumatera Barat.

Kemudian, lambannya persoalan pembebasan lahan bagi pembangunan Jalan Tol Padang -  Pekanbaru

"Dalam mengawal program Presiden Jokowi, maka beberapa persoalan yang muncul ini kita juga membuat laporan dan  masukan-masukan langsung ke Presiden Jokowi," ungkapnya.

Untuk ini lah Projo hadir di Sumbar agar tetap berada di garis rakyat. Meski Presiden Jokowi bukan lah mayoritas di Sumbar, namun dalam kebijakan dan programnya tetap membawa Ranah Minang agar berkembang maju.

"Seperti Jalan Tol Padang - Pekanbaru,  ide ini muncul ketika Presiden Jokowi berada di Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota,” katanya.

Senada, Sekretaris DPD Projo Haynes menambahkan, komposisi struktural nanti akan lebih dikuatkan dan diisi oleh personil yang memiliki kepedulian yang tinggi serta etos kerja, kerja dan kerja.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Konferda,  Era menyebutkan, konferda juga bertujuan agar bangunan Projo di Sumbar semakin besar.

"Termasuk memaksimalkan dan mengawal program dan kebijakan Presiden Jokowi dalam memajukan Nagari di Sumbar dari desa tertinggal," tukasnya.

#uki

0 komentar:

Post a Comment

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

Florikultura Indonesia 2019 dan Pedatani

Ekonomi Bisnis

IKLAN

IKLAN

Terkini

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

FACEBOOK - TWEETER