PADANG, (GemaMedianet.com) — Sejumlah persoalan dalam kurun lima tahun terakhir kepemimpinan Walikota Padang masa jabatan 2014-2019 banyak mengemuka dan dikritisi, serta menjadi rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 dalam rapat paripurna DPRD Padang, Senin (8/4/2019).
Ketua DPRD Elly Thrisyanti mengatakan, Pansus I, II, III, dan IV telah menuntaskan pembahasan dan menindak lanjuti LKPJ Walikota Padang Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Padang periode jabatan 2014-2019 dengan berbagai tahapan. Diantaranya rapat internal Pansus I, II, III dan IV, kemudian rapat kerja Pansus I, II, III, dan IV dengan OPD serta stakeholder terkait, kunjungan kerja dan study banding Pansus I, II, III dan IV, serta rapat internal Pansus, Rapat gabungan Pansus untuk menyusun laporan terkait LKPJ.
Tahapan terakhir terhadap LKPJ, sebut Elly adalah digelarnya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.
"Mengawali tahapan pendapat akhir fraksi-fraksi, maka terlebih dahulu dilaksanakan penyampaian Laporan Gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV terhadap hasil akhir pembahasan LKPJ," terang Elly seraya mempersilakan juru bicara Gabungan Pansus I, II, III dan IV menyampaikan laporannya.
Wakil Ketua DPRD, Asrizal yang menjadi juru bicara Gabungan Pansus I, II, III dan IV dalam laporannya menyampaikan, rekomendasi dari Pansus I menyebutkan masih ada calo-calo pengurusan pada Dinas Pelayanan dan Perizinan. Hal ini tidak sesuai dengan visi misi Walikota Padang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Untuk itu, lanjut Asrizal, Pansus I meminta DPRD agar merekomendasikan kepada Walikota Padang beserta jajaran untuk segera membersihkan tindakan-tindakan percaloan dan pungutan-pungutan tidak resmi yang masih terjadi.
Selanjutnya, pada program unggulan (progul) keenam yaitu meningkatkan operasional kecamatan, kelurahan, RT/RW, serta guru TPQ/TPA menjadi 200 persen.
Baca : Paripurna LKPJ DPRD Padang Sepi Kehadiran Anggota Dewan, Wahyu Iramana Putra Interupsi
"Namun berdasarkan hasil pembahasan bersama pemerintah kecamatan, diketahui belum tersedianya dana tanggap darurat di masing-masing kecamatan," ujar Asrizal yang kemudian menghentikan membacakan laporan gabungan Pansus dengan alasan membacakan seluruh rekomendasi Pansus akan memakan waktu lama.
"Namun berdasarkan hasil pembahasan bersama pemerintah kecamatan, diketahui belum tersedianya dana tanggap darurat di masing-masing kecamatan," ujar Asrizal yang kemudian menghentikan membacakan laporan gabungan Pansus dengan alasan membacakan seluruh rekomendasi Pansus akan memakan waktu lama.
Senada dengan Asrizal, Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya Amrizal Hadi sebagai fraksi pertama yang menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi juga tidak membacakan rekomendasi partainya.
Usai menyampaikan sepatah dua kata pembuka, Amrizal Hadi menyerahkan laporan pendapat akhir fraksi Partai Nasdem kepada Ketua DPRD Elly Thrisyanti.
Sementara Fraksi Partai Demokrat, meski tak membacakan pendapat akhir fraksinya. Namun melalui juru bicaranya memberikan penegasan tentang pendapat akhir fraksi Partai Demokrat terhadap LKPJ Walikota Padang. "Fraksi Partai Demokrat dapat memahami dan menerima LKPJ sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ujar Doni.
Beda dengan dua fraksi sebelumnya, Fraksi Partai Golkar membacakan keseluruhan rekomendasi partai beringin. Melalui juru bicaranya Jumadi, disampaikan delapan rekomendasi fraksi Partai Golkar terhadap LKPJ Walikota Padang Tahun 2018.
"Fraksi Partai Golkar dapat menerima LKPJ dengan catatan memasukkan delapan rekomendasi fraksi Partai Golkar sebagai rekomendasi DPRD," tukas Jumadi. (mr)
0 comments:
Posting Komentar