Pansus II DPRD Kota Padang Kunker ke Yogyakarta

PADANG, (GemaMedianet.com) – Dalam rangka memperbandingkan masalah pembagian anggaran pada Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), Pansus II DPRD Padang yang membahas Belanja Tidak Langsung (BTL) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Yogyakarta.

Ketua Pansus II DPRD Padang, Elvi Amri mengatakan, dari hasil kunjungan itu mengenai gaji pegawai ini tidak ada masalah, karena aturannya sudah jelas di seluruh Indonesia dari pemerintah.

Selanjutnya menjadi perbandingan, sebut Elvi, adalah mengenai Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena dalam pembayaranya berdasarkan kinerja ASN dan disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah. “Perbedan itu didasari karena kemampuan keuangan pada masing – masing daerah itu pastilah berbeda,” ungkap Elvi Amri, Jumat (21/4/2017) malam saat dikonfirmasi dari Jakarta. 

Ia menerangkan, anggaran untuk pembayaran TPP di Yogyakarta, tidak jauh beda dari Kota Padang. Tata cara atau sistem pembayaran TPP juga sama, yakni berdasarkan laporan kinerja pegawai, tingkat kehadiran (absensi, red), serta dalam TPP tersebut harus ada indikator kinerja yang ditetapkan Kepala OPD masing– masing sesuai dengan tupoksi masing–masing pegawai. ”Pembayarannya juga sesuai golongan pegawai. Apalgi beban kerja masing – masing pegawai berbeda, karena makin tinggi beban kerja maka akan berbeda pula cara hitungan penambahan pendapatan yang diperoleh,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, lewat pansus bisa ditelaah berdasarkan pengajuan anggaran yang telah ditetapkan di APBD, dan selanjutnya direalisasikan setiap OPD. Berdasarkan laporan yang diberikan setiap OPD, nantinya akan terlihat TPP yang sudah diterapkan. ”Dari 100 persen berapa yang terealisasi. Sesuai apa tidak dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang,” ulasnya. 

Menurutnya, hal yang ditekankan dalam realisasi TPP tersebut yakni mengenai Silpa dari anggaran. Apa permasalahanya jika terjadi Silpa yang cukup besar. Apalagi dalam pembayaran TPP ini tidak bisa sembarangan, dan berdasarkan Perwako. “Dewan berharap pihak eksekutif harus betul – betul komitmen dalam penerapan sistem baik absensi serta penilaian kinerja dari pimpinan masing – masing OPD yang objektif untuk kelancaran serta  memaksimalkan kinerja pegawai,” tegasnya. (em/mul)

....share