23 August 2021

Desrio Putra Ingatkan Pemprov Konsep Pemerataan dan Berkeadilan : Semua Masyarakat Sumbar Punya Hak Yang Sama



PADANG (GemaMedianet.com| Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Desrio Putra, ST mengingatkan konsep pemerataan, berkeadilan dan prioritaskan program pemerintah  yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. 

Hal itu disampaikan politisi Partai Gerindra ini dalam Rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disertai SKPD provinsi Sumbar pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Sumbar 2022.

Rapat tersebut dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2022.

Dalam rapat tersebut Desrio juga mengingatkan TAPD, agar jangan lupa dengan prinsip dasar penyusunan anggaran belanja pemerintah.

Pemerintah provinsi (Pemprov), sebutnya, harus mengedepankan pemerataan dan keadilan. Semua masyarakat Sumbar yang tersebar di 19 kabupaten/kota memiliki hak untuk mendapatkan dan merasakan program pembangunan yang dibiayai dengan APBD provinsi.

"Jangan sampai dana APBD lebih banyak tersedot untuk satu atau dua daerah kota/kabupaten saja, kemudian daerah lain terabaikan. Semua kota/kabupaten memiliki hak yang sama," tukas Desrio yang juga Anggota Komisi IV DPRD Sumbar yang membidangi pembangunan ini.

Desrio mencontohkan pada tahun 2021 ini, lebih kurang 90 Miliar lebih tersedot untuk pembiayaan pembangunan Main Stadion (Stadion utama) di Sikabu, Padang Pariaman. Sementara pembangunan infrastruktur di kota/kabupaten lain yang menjadi kewenangan provinsi, tidak memperoleh anggaran yang memadai.

"Tahun kemarin Komisi IV dalam pembahasan anggaran juga telah menolak untuk dibiayai dengan APBD. Karena lebih baik digunakan untuk infrastruktur jalan/jembatan atau irigasi yang telah rusak di kabupaten/kota dan menjadi kewenangan provinsi," ujar Desrio.

Yang kedua, lanjut Desrio, pembangunan harus lebih fokus dan mengedepankan untuk kesejahteraan masyarakat. Rakyat tidak butuh bangunan infrastruktur yang hanya untuk prestise dengan alasan apapun.

"Kita kan mau mewujudkan Sumbar Madani. Kalau mau Masyarakat Madani mari ciptakan kesejahteraan, berantas kemiskinan dan majukan daerah yang masih tertinggal dari segala hal," tegasnya.

Menurut Desrio, sepanjang masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar tentu visi kemadanian itu tidak akan terwujud.

Desrio juga menegaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) telah ditetapkan. Program unggulan juga sudah ditetapkan. Maka semua SKPD wajib mempedomani RPJMD Sumbar 2021-2026, tetapi juga harus meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait agar target kegiatan bisa singkron dan saling mendukung.

Bappeda diharapkan menjadi leading dalam meningkatkan koordinasi antar SKPD tersebut. Melakukan penajaman terhadap manfaat program-program yang diajukan.

"Persoalannya, bukan hanya bagaimana membagi besaran anggaran untuk masing-masing SKPD. Bukan hanya untuk memenuhi target-target secara tekstual. Tapi diharapkan lebih rasional, responsif terhadap kebutuhan, aplikatif," tuturnya.

Desrio menekankan, Sumbar harus cepat dalam hal pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang apapun, apalagi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh, kata Desrio, di Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam bidang perikanan tangkap misalnya, perlu didukung pemanfaatan teknologi smart fishing.

Dengan peralatan smart fishing dapat membantu para nelayan dalam menuju kawasan/zona tertentu, yang sudah terbaca oleh alat pendeteksi.

Alat tersebut bisa membantu menuntun nelayan ke lokasi tersebut, sehingga waktu dari darat menuju lokasi akan lebih cepat. Untuk balik ke darat pun juga akan terbaca koordinatnya. Ini tentu BBM mesin pun akan menjadi lebih irit.


"Saya minta pemerintah provinsi bisa membantu petani dengan peralatan tersebut," ujar Desrio.

Selanjutnya di bidang-bidang Bina Marga, Desrio meminta dinas juga menganggarkan kegiatan pembangunan atau pelebaran jalan menuju daerah destinasi wisata. Seperti pelebaran jalan dari Padang Luar- Maninjau. Sekarang jalannya sangat sempit, sedikit wisatawan yang sudah sampai ke Bukittinggi mau datang ke Danau Maninjau.

Kemudian, jalan penghubung antar dua daerah kota/kabupaten seperti Ruas Simpang Ampek-Talu. Dan Jalan penghubung Solok Selatan- Darmasraya harus dialokasikan anggaran yang lebih memadai.

Begitu juga Program Pemanfaatan Energi Terbarukan di Dinas ESDM juga harus diberikan alokasi yang memadai, karena masih banyak sekali masyarakat kita yang butuh listrik/penerangan

Program di Dinas PSDA dan Dinas Perkimtan banyak juga yang kurang maksimal, jika tidak diberikan anggaran yang cukup. Sementara kegiatan itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Hadir dalam rapat pembahasan KUA PPAS tersebut Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pangan, Dinas Koperasi dan Dinas Pendidikan.

Banyak masukan dan harapan rakyat yang telah disampaikan oleh semua anggota Banggar yang tentunya bisa dijadikan bahan koreksi oleh SKPD untuk penyempurnaan KUA-PPAS. Untuk itu, diminta semua SKPD dapat menindak lanjuti.

"Jangan hanya dicatat, tetapi kemudian tidak ada satu pun yang disempurnakan. DPRD Sumbar ini bukan hanya untuk legalisasi atau hanya untuk pemenuhan prosedur pengesahan anggaran," tukasnya. (mz) 

#Editor : Uki Ratlon 

0 komentar:

Post a Comment

Advertisement

loading...


eqmap

POLDA SUMBAR


SUMATERA UTARA

KOMUNITAS


HUMANITY

KULINER


PARIWISATA


MANCANEGARA



IKLAN

IKLAN

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views


Terkini


Ekonomi Bisnis



HISTORIA



Artikel


FACEBOOK - TWEETER

INFO GEMPA





Infrastruktur




IKLAN

IKLAN

Adv






KARIR