JAKARTA, (GemaMedianet.com) | Sebanyak 486 unit kerja se Indonesia berhasil meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan 72 unit kerja lainnya meraih predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Keberhasilan meraih predikat WBK dan predikat WBBM itu setelah ratusan unit kerja itu berjuang melewati rangkaian proses evaluasi zona integritas yang diikuti 4.042 unit kerja se Indonesia.
Pemberian apresiasi dan penganugerahan predikat WBK/WBBM oleh KemenPAN-RB ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi sedunia, sekaligus bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada acara penghargaan apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM 2021, Senin, (20/12/2021).
BACA JUGA : Puluhan Unit Kerja Polri Raih WBK dan WBBM Dari KemenPAN-RB
Kegiatan tersebut juga disiarkan secara online melalui video conference (vidcon) pada pukul 10.00 WIB dari kantor Kementrian PANRB.
Dalam pemberian penghargaan itu, Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin hadir secara daring untuk memberikan arahan pada para penerima predikat.
Mengawali arahannya Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan selamat kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi, tetapi juga melambangkan komitmen unit kerja untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani, sekaligus bersih dan bebas dari korupsi.
Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.
Segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif.
Saat ini adalah kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi.
Ditegaskannya, pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Salah satunya dengan mengakselerasi pembangunan unit-unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).
Pembangunan zona-zona integritas secara masif di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik. Pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.
Selain itu, kokohnya integritas SDM menjadi faktor penting dalam membangun unit kerja WBK dan WBBM. Integritas moral merupakan fondasi dan nilai karakter yang diperlukan dalam membangun kerja sama dan kemitraan berbasis trust, termasuk di tingkat global.
Hadirnya aparatur negara yang berintegritas akan mewarnai dan mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. Profil SDM seperti inilah yang terus dibangun, agar sungguh-sungguh membawa transformasi birokrasi yang signifikan bagi kemajuan bangsa.
Untuk mewujudkan transformasi birokrasi, kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir, dari pencegahan sampai ke penindakan, baik Government to Government, Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B), serta dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa.
Oleh karena itu, wapres mengajak untuk fokus pada beberapa hal. Pertama, secara konsisten mengokohkan dan mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, serta memperkuat nilai-nilai WBK dan WBBM, sebagai upaya amar ma’ruf nahi munkar.
Kedua, memanfaatkan dengan optimal teknologi digital dan kekuatan media sosial dalam proses bisnis, sebagai bentuk transparansi pengawasan pelayanan publik.
Ketiga, adalah memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPK dalam kerangka kerja sama pencegahan korupsi dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Mengakhiri amanatnya, waris meminta agar seluruh penyelenggara negara dan jajaran birokrasi terus menjaga akhlak dan martabat yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Marilah kita jadikan integritas sebagai legacy bagi anak cucu generasi penerus bangsa," tekannya.
Wapres juga berharap, kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar yang membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
"Semoga Allah SWT memberikan inayah-Nya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Terima kasih," pungkasnya dikutip dari www.wapresri.go.id.
(mz)
#Editor : Uki Ratlon
0 comments:
Posting Komentar