JAKARTA (GemaMedianet.com) | Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menegaskan komitmen tanpa kompromi melalui program “Zero Ilegal Migas”. Langkah ini bertujuan memberantas tuntas praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia guna memastikan kedaulatan energi bagi masyarakat kecil.
Dalam konferensi pers pengungkapan kasus periode Januari-Maret 2026 di Mabes Polri, Selasa (7/4/2026), Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, memaparkan tiga strategi utama kepolisian.
Pertama, Penegakan Hukum Masif & Partisipasi Publik
Bareskrim telah menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat Polda dan Polres untuk meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap pelaku ilegal migas. Selain itu, Polri kini membuka kanal pengaduan (hotline) untuk menyerap laporan langsung dari masyarakat.
“Kami membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya melalui hotline. Lapor kepada kami, dan kami segera lakukan tindakan tegas,” ujar Brigjen Irhamni.
Kedua, Pembersihan Internal: Tidak Ada Ruang bagi "Backing"
Polri menekankan komitmen pembersihan ke dalam. Irhamni menegaskan bahwa pimpinan Polri tidak akan menoleransi anggota yang terlibat, baik sebagai pelaku lapangan maupun sebagai pelindung atau backing.
“Setiap bentuk keterlibatan anggota akan ditindak tegas oleh pimpinan. Tidak ada toleransi bagi pengkhianat negara,” tegas jenderal bintang satu tersebut.
Ketiga, Peringatan Keras: "Kamu Nekat, Saya Sikat!"
Senada dengan itu, Wakabareskrim Polri, Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, melontarkan ancaman serius bagi para spekulan dan oknum yang masih berani mempermainkan hak masyarakat. Ia menilai praktik ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan pengkhianatan terhadap negara.
“Pesan saya untuk para pelaku: segera berhenti. Kalian bukan hanya berkhianat terhadap negara, tapi terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan. Statement terakhir dari saya; kamu nekat, saya sikat!” pungkas Irjen Nunung dengan nada bicara lugas.
Upaya ini diharapkan dapat menekan kerugian negara yang ditaksir mencapai triliunan rupiah akibat sindikat elpiji dan BBM subsidi, sekaligus memastikan ketersediaan energi yang stabil bagi masyarakat di daerah, termasuk Sumatera Barat. (pr/sc)
0 comments:
Post a Comment