PADANG, (GemaMedianet.com) | Komisi III DPRD Kota Padang memastikan bakal turun lapangan guna menginspeksi langsung kondisi trotoar di Jalan Perintis Kemerdekaan kawasan Fakultas Kedokteran Gigi Unand dan kantor KPPN Padang kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur menyusul dugaan kualitas yang buruk dalam pengerjaan proyek tersebut, dan saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat.
"Dari laporan masyarakat yang kita terima banyak masalah yang terjadi di sana, sejak awal pengerjaan hingga selesai pembangunannya kurang lebih sebulan lalu. Ini penting untuk segera ditindak lanjuti oleh Komisi III DRPD Padang," ungkap Ketua Komisi III DRPD Padang, Helmi Moesim, ketika dimintai tanggapannya, Rabu (18/9/2025).
Wakil rakyat yang telah lama berkutat di Komisi III DRPD Kota Padang ini menegaskan, peran legislatif dalam mengawasi proyek infrastruktur publik, dan menanggapi potensi keluhan masyarakat terkait kualitas pembangunan trotoar.
"Jika benar laporan yang datang dari masyarakat, seperti trotoar sudah maram (turun, red) bahkan sudah ditumbuhi rerumputan, kategorinya sudah masuk kegagalan konstruksi maka kapan perlu kita akan perintahkan untuk segera dibongkar," tegas politisi yang tidak lama lagi bakal diresmikan sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar ini.
Helmi Moesim juga menekankan, Komisi III mendorong seluruh pihak, khususnya kontraktor untuk tetap bekerja sesuai metode dan spesifikasi teknis, sehingga kualitas fasilitas dasar bagi pejalan kaki tersebut sesuai dengan tujuan dan manfaatnya, yakni memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki baik gangguan lalu lintas kendaraan maupun gangguan lainnya.
Helmi Moesim menegaskan, bahwa tidak ada ruang toleransi bagi pihak-pihak yang mencari untung besar-besaran untuk memperkaya diri dan kelompok dalam proyek fasilitas publik.
"Kontraktor mencari keuntungan itu sah-sah saja, tetapi bekerja lah sesuai dengan metode dan spesifikasi teknis yang ada. Sehingga, hasilnya berkualitas dan awet. Kalau baru dibangun saja sudah rusak, sehingga mengundang kekecewaan pejalan kaki, ini sudah tak benar lagi. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh OPD teknis, dan kapan perlu aparat penegak hukum, karena ini menyangkut penggunaan uang rakyat," tukas Helmi Moesim.
Transparansi, Monitoring dan Evaluasi, serta Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum
Kendati saat ini transparansi sudah menjadi bagian yang tepenting di era keterbukaan informasi, sayangnya plank proyek sangat sulit ditemukan di sepanjang lokasi.
Oleh karena itu, inspeksi yang akan dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Padang ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mutu dan kualitas seluruh proses pembangunan proyek fasilitas publik agar berjalan sesuai regulasi termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan bebas dari penyimpangan.
“Kami ingin menjaga mutu dan kualitas trotoar, termasuk transparansi sesuai dengan harapan bersama,” ungkap Helmi Moesim.
Menurutnya, ini juga bagian dari monitoring dan evaluasi. Monitoring guna memastikan maksimalnya pencapaian tujuan, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan akuntabilitas. Sementara evaluasi, membantu untuk menilai efektivitas proyek dan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik.
Monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur ibarat kompas yang memandu pembangunan, jelasnya.
Tak hanya itu, proyek penting juga membutuhkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) termasuk didalamnya penanganan proyek dengan potensi masalah hukum, dan penanganan dugaan korupsi pada proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan berkualitas, serta untuk mencegah dan menindak penyimpangan, penyalahgunaan dana, atau tindak pidana lainnya demi kepentingan masyarakat, pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih terus berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.
(mz)
0 comments:
Post a Comment