PADANG, (GemaMedianet.com) — Jika tidak ada aral melintang, sebanyak 96 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri /Tsanawiyah dan swasta di Kota Padang, Sumatera Barat pada 22 - 25 April mendatang akan menghadapi ujian nasional (UN) Tahun 2019.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius mengatakan, dari 96 SMP tersebut sebanyak 53 SMP mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan 43 SMP mengikuti ujian nasional kertas dan pena (UNKP).
Barlius juga menyampaikan, dalam rangkaian menyukseskan pelaksanaan ujian nasional (UN) pada April mendatang telah dilakukan berbagai kegiatan. Diantaranya sinkronisasi sebanyak 72 SMP negeri dan swasta, serta 19 sekolah Tsanawiyah.
"Sinkronisasi berikutnya mulai 15 - 16 Maret 2019, hingga gladi pada 18 - 19 Maret 2019," terang Barlius pada GemaMedianet.com di ruang kerjanya, Rabu (20/2/2019).
"Sinkronisasi berikutnya mulai 15 - 16 Maret 2019, hingga gladi pada 18 - 19 Maret 2019," terang Barlius pada GemaMedianet.com di ruang kerjanya, Rabu (20/2/2019).
Dijelaskan, dalam rangkaian sinkronisasi itu maka pada bulan Maret juga digelar try out, dan pra UN. "Untuk pra UN dilaksanakan pada 11 - 14 Maret 2019," ujarnya.
Masih dalam rangkaian UN, lanjutnya, juga digelar Ujian Nasional Berstandar Nasional (USBN) pada 8 - 12 April 2019 jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dijadualkan pada 22 - 25 April 2019.
Sedangkan untuk susulan UNBK/UNKP dilaksanakan 4 hari setelah ujian nasional, tepatnya pada 29 - 30 April 2019.
"Jadual selama dua hari itu dikhususkan bagi yang sakit atau berhalangan untuk mengikuti UN. Tentu saja dikuatkan dengan surat keterangan dokter," tukasnya.
Terkait belum seluruhnya SMP negeri dan swasta di Kota Padang mengikuti UN berbasis komputer, Barlius menegaskan hal itu tidak terburu buru dan dilakukan secara bertahap.
"Kita akan tetap memacunya, artinya memacu dengan tidak membuat kita kelelahan. Apalagi untuk kelengkapan fasilitas UNBK itu membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan untuk itu tidak bisa dilakukan secara cepat namun bertahap," tukasnya.
Dengan kondisi sedemikian, tambah Barlius, secara bertahap ke depan seluruh SMP di Kota Padang total mengikuti UNBK.
"Jadi ditargetkan dalam dua tahun kelengkapan SMP di Kota Padang seluruhnya sudah UNBK," ulasnya.
Terkait belum seluruhnya SMP negeri dan swasta di Kota Padang mengikuti UN berbasis komputer, Barlius menegaskan hal itu tidak terburu buru dan dilakukan secara bertahap.
"Kita akan tetap memacunya, artinya memacu dengan tidak membuat kita kelelahan. Apalagi untuk kelengkapan fasilitas UNBK itu membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan untuk itu tidak bisa dilakukan secara cepat namun bertahap," tukasnya.
Dengan kondisi sedemikian, tambah Barlius, secara bertahap ke depan seluruh SMP di Kota Padang total mengikuti UN Berbasis Komputer. "Jadi ditargetkan dalam dua tahun kelengkapan SMP di Kota Padang seluruhnya sudah UNBK," ulasnya.
Sebelumnya, ketika SMA/SMK masih merupakan kewenangan Pemerintah Kota Padang, dan Dinas Pendidikan memang lebih fokus kepada pengelolaan SMA/SMK. Hal ini didasari bahwa tingginya tingkat kelulusan SMA/SMK menjadi salah satu penilaian tingkat kualitas pendidikan di Kota Padang. Seperti berapa lulusan SMA/SMK yang berhasil menembus perguruan tinggi menjadi salah satu penilaiannya.
"Alhamdulillah, tahun sebelumnya tingkat kelulusan UN Kota Padang menjadi terbaik I se Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, sebanyak 4300 siswa lulus UN saja baru mewakili 24 SMA/SMK yang ada di Kota Padang. Sementara total jumlah siswanya ada sebanyak 14 ribu," tutur Barlius.
Namun, seiring waktu kewenangan itu akhirnya beralih ke provinsi. Dan Kota Padang kini hanya mengurus pendidikan dasar, yakni SMP dan SD.
"Harapannya, ke depan pengelolaan pendidikan dasar dapat semakin lebih baik, dan UN 2019 berjalan sukses di Kota Padang," pungkasnya. (ki)
Terkait belum seluruhnya SMP negeri dan swasta di Kota Padang mengikuti UN berbasis komputer, Barlius menegaskan hal itu tidak terburu buru dan dilakukan secara bertahap.
"Kita akan tetap memacunya, artinya memacu dengan tidak membuat kita kelelahan. Apalagi untuk kelengkapan fasilitas UNBK itu membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan untuk itu tidak bisa dilakukan secara cepat namun bertahap," tukasnya.
Dengan kondisi sedemikian, tambah Barlius, secara bertahap ke depan seluruh SMP di Kota Padang total mengikuti UN Berbasis Komputer. "Jadi ditargetkan dalam dua tahun kelengkapan SMP di Kota Padang seluruhnya sudah UNBK," ulasnya.
Sebelumnya, ketika SMA/SMK masih merupakan kewenangan Pemerintah Kota Padang, dan Dinas Pendidikan memang lebih fokus kepada pengelolaan SMA/SMK. Hal ini didasari bahwa tingginya tingkat kelulusan SMA/SMK menjadi salah satu penilaian tingkat kualitas pendidikan di Kota Padang. Seperti berapa lulusan SMA/SMK yang berhasil menembus perguruan tinggi menjadi salah satu penilaiannya.
"Alhamdulillah, tahun sebelumnya tingkat kelulusan UN Kota Padang menjadi terbaik I se Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, sebanyak 4300 siswa lulus UN saja baru mewakili 24 SMA/SMK yang ada di Kota Padang. Sementara total jumlah siswanya ada sebanyak 14 ribu," tutur Barlius.
Namun, seiring waktu kewenangan itu akhirnya beralih ke provinsi. Dan Kota Padang kini hanya mengurus pendidikan dasar, yakni SMP dan SD.
"Harapannya, ke depan pengelolaan pendidikan dasar dapat semakin lebih baik, dan UN 2019 berjalan sukses di Kota Padang," pungkasnya. (ki)
0 comments:
Posting Komentar