BUKITTINGGI, (GemaMedianet.com) — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit berharap tiga daerah tertinggal di Sumatera Barat, yakni Pasaman Barat, Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai, di tahun 2019 mendatang lepas dari kategori daerah tertinggal.
“Sekaitan
itu kita hari ini mengundang 3 bupati
daerah tertinggal, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Koordinasi
Gubernur dengan Bupati/Walikota,” kata Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam Rapat
Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal di
Bukittinggi, Senin (12/2/2018).
Hadiri
dalam kesempatan tersebut, Bupati Mentawai, Bupati Solok Selatan, dan Bupati
Pasaman Barat, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, OPD terkait
dilingkungan masing-masing daerah.
Wagub Nasrul Abit menyampaikan, pemerintah provinsi ingin menuntaskan program-program untuk masing-masing daerah tertinggal sehingga bisa keluar dari kategori tersebut tahun 2019.
“Dari
ekspos Kementerian Desa bahwa 2015-2019 ada 80 daerah tertinggal. Karen itu lah
kita akan kejar agar masuk dalam kategori keluar dari daerah tertinggal, dengan
kerja dan kerja sehingga kita berhasil,” ujar Wagub Nasrul Abit.
Ia
juga menyebutkan, pemerintah provinsi peduli dan perhatian serta mendukung
setiap kabupaten unruk keluar dari kategori daerah tertinggal dan Semua butuh
prioritas penganggaran.
Bahkan
ada usulan Bappeda, agar diperlukan perlakuan khusus terhadap 3 kabupaten itu sesuai
dengan tingkat kemiskinannya. Yang kemiskinannya lebih tinggi ya dapat bantuan
lebih besar.
“Jadi
kami bahas dan bedah satu-satu masalahnya, namun pertama yang harus diprioritaskan
adalah masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Kegiatan ini tentu akan membuka
daerah terisolir,” terangnya.
Kedua,
diprioritaskan ekonomi yang cepat bergerak. Kalau masalah harapan hidup,
rata-rata pendidikan kan akan lama untuk mengejarnya. “Jadi kita bahas yang
mana yang kira-kira bisa melompat lebih cepat,” harap Nasrul Abit.
Direktur
Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Daerah
Tertinggal, Rafdinal dalam kesempatan itu menyampaikan, api target sasaran,
mulai dari desa, kabupaten daerah tertinggal, dan Kemendes terintegrasi. Target
RPJMN, minimal 80 daerah tertinggal harus tuntas tahuj 2018. “Kalau hanya
andalkan Rp.5,2 triliun dari ribuan triliun APBNP, saya rasa kekuatan kita
adalah koordinasi. Kabupaten tertinggal harus bisa berikan data yang valid.
Karena data kami dari data susenas dan Kemenkeu,” ujarnya.
Begitu
juga dengan kemiskinan, dimana terkait tugas itu 15,5 persen bisa dicapai di
2019. Untuk turunkan satu digit saja, maka berapa energinya sudah ada hitungannya.
Namun masalahnya dibutuhkan koordinasi yang baik dan integrasi dari bawah ke
atas dan sebaliknya.
“Saat
ini setelah kami berikan penjelasan teknis, Pak Wagub tadi sudah arahkan. Pak
Bupati jangan di sini saja, OPD kabupaten harus koordinasi dengan OPD provinsi
dan satukan data,” tukasnya.
Ia
juga menyebutkan, ada 27 indikator daerah tertinggal. Masing-masing daerah tertinggal
'penyakitnya' beda-beda. “Untuk itu kami meminta masing-masing kabupaten
tertinggal fokus pada penyakit masing-masing,” pungkasnya. (rel)
0 comments:
Posting Komentar