DPRD Padang Kritik Masih Rendahnya Realisasi Pendapatan TA 2016

PADANG, (GemaMedianet.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang memberikan aplus atas prestasi Pemerintah Kota Padang, dimana secara keseluruhan pelaksanaan APBD Tahun 2016 telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada tanggal 29 Maret 2017, dan memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski memperoleh penghargaan WTP adalah sebuah prestasi, namun sangat disayangkan masih rendahnya realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2016. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2016 hanya mencapai Rp.1,969 Triliun, atau 98,43 persen dari target sebesar Rp.2 Triliun.

“Ke depan hal ini perlu menjadi perhatian eksekutif, sehingga realisasi pendapatan di tahun berikutnya dapat lebih meningkat,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Asrizal yang memimpin jalannya rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 di ruang rapat utama Gedung DPRD setempat, Selasa (4/7/2017).

Selain dihadiri Wakil Ketua Muhidi, Plt Sekwan Vidal Triza beserta 41 anggota dewan, rapat paripurna tersebut, paripurna juga dihadiri Walikota Padang Mahyeldi dan Wakil Walikota Padang Emzalmi beserta jajaran OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Padang.

Sebelumnya Walikota Padang, Mahyeldi dalam laporannya menyampaikan, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1,969 Triliun, atau 98,43 persen dari target sebesar Rp.2 Triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.391,93 Miliar, atau 82,11 persen dari target sebesar Rp.476,78 Miliar.

Perbandingan terencana realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen terdiri atas Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp.256,75 Miliar, atau 86,94 persen dari target Rp.295,37 Miliar. Sedangkan Retribusi Daerah dengan realisasi Rp.35,52 Miliar dari target sebesar Rp.49,39 Miliar, kemudian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi Rp.13,46 Miliar atau 71,90 persen dari target Rp.18,72 Miliar dan lain-lain PAD yang sah.

Walikota juga menyebutkan, pendapatan tranfer terealisasi 103,84 persen dari target Rp.1,481 Triliun dengan rincian Transfer Pemerintah Pusat atau dana perimbangan dengan realisasi Rp.1,435 Triliun atau 103,19 persen dari target Rp.1,331 Triliun, terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Selanjutnya, untuk Belanja Daerah tahun anggaran 2016 terealisasi Rp.2,17 Triliun dari target sebesar Rp.2,35 Triliun, dengan rincian Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek terealisasi 94,49 persen dari target Rp.1,867 Triliun.

Sedangkan untuk belanja modal yang dipergunakan untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp.408,31 miliar atau 85,77 persen dari target sebesar Rp.476,05 miliar.

“Secara keseluruhan pelaksanaan APBD 2016 Kota Padang telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar pada tanggal 29 Maret 2017, dan memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” sebut Mahyeldi mengakhiri laporannya.

Ia juga berharap, apa yang telah disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016, selanjutnya dapat dilakukan pembahasan dan penyempurnaannya oleh DPRD.

“Kami akan sangat terbuka dengan masukan dan kritikan, serta solusi dari berbagai pihak,” tukas Mahyeldi. (adv)

....share