PAPUA BARAT, (GemaMedianet.com) — Papua Barat dengan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12/2020).
Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari Pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini.
Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah menyusun konstitusi baru, dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” kata Benny Wenda seperti dikutip dari SBS News Selasa (1/12).
Wenda mengatakan, status pemerintahan sementara ini berarti Provinsi Papua Barat 'tidak akan tunduk kepada Indonesia'.
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda.
Ia juga mengatakan, akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat.
"Kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia!" ujar Wenda.
Masih menurut Wenda, apa yang dilakukan hari ini adalah satu langkah menuju impian Papua Barat yang merdeka.
"Hari ini, kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka!” ujar Wenda.
Kata Wenda lagi, pihaknya berharap ada peran dari Pemerintahan Australia terkait kemerdekaan Papua Barat ini.
“Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia (untuk mendukung kami). Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar,” katanya.
The Guardian menulis, menjelang 1 Desember biasanya terjadi kerusuhan dan kekerasan yang signifikan.
Sementara jurubicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, mengatakan, pihaknya terganggu dengan peningkatan kekerasan selama beberapa waktu belakangan ini di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. (RMOL)
0 comments:
Posting Komentar