Ruang Iklan Anda

16 November 2019

Komisi IV DPRD Riau Sharing Penataan Kawasan Permukiman Kumuh ke DPRD Sumbar


PADANG, (GemaMedianet.com— Dalam rangka sharing penataan kawasan permukiman kumuh di Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengunjungi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jum'at (15/11/2019) pagi.

Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto ini disambut Sekretaris DPRD Sumbar diwakili Kabag Umum dan Keuangan Riswandi, Kepala bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, Sirdany, serta staf bidang Cipta Karya dari Dinas PUPR Sumbar, Isriza.

Wakil ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto di kesempatan itu mengatakan, selain sebagai bagian silaturahim, kedatangan Komisi IV DPRD Provinsi Riau juga adalah dalam rangka sharing sekaitan dengan penataan permukiman kawasan kumuh di Sumbar, serta Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

"Dipilihnya Sumbar karena dari informasi yang kita terima, Sumbar terbilang sukses dalam pelaksanaan penataan pemukiman kawasan kumuh. Oleh karena itu apa yang kita pelajari dari Sumbar hari ini, kenapa tidak kita terapkan di Riau nanti," tukasnya.

Pertemuan yang berlanjut dengan sesi tanya jawab itu, masing-masing anggota Komisi IV melontarkan sejumlah pertanyaan. Di mulai Ketua Komisi IV Darisman Hasan, sekaitan sejauhmana program dan dukungan dari DPRD Sumbar sendiri terhadap penanggulangan pemukiman kawasan kumuh.


Kemudian berlanjut Wakil Ketua Komisi IV Dani M Nursalam, Sekretaris Komisi IV, dan anggota komisi IV lainnya.

Menjawab sejumlah pertanyaan para anggota Komisi IV DPRD Riau tersebut, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perkimtan Sumbar, Sirdany mengungkapkan secara blak-blakan berbagai penanganan dalam penataan kawasan permukiman kumuh di Sumbar. 

Dari mulai usulan permukiman kawasan kumuh dari bupati/walikota hingga updating lagi oleh Dinas Perkimtan. 

"Data awalnya 3 ribuan kemudian diupdating lagi hingga tersisa 8 ratusan. Sementara untuk kewenangan hanya bisa diakomodir sebanyak 400," terangnya. 

Selanjutnya, dalam penanganannya, selain melakukan sosialisasi program juga melakukan fokus discussion group (FGD) beberapa tahap dengan berbagai elemen masyarakat. Dari mulai lokasi, lahan, anggaran serta hal berkaitan dengan pembangunan kawasan. 

"Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat," jelasnya. 

Sementara untuk mensiasati keterbatasan, anggaran, Dinas Perkimtan meminta dukungan dari para anggota dewan lewat pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sesuai Dapil masing-masing. 

"Alhamdulillah, "jualan" kami kepada para anggota DPRD mendapatkan dukungan," tukasnya. 

Pertemuan selanjutnya diakhiri dengan penyerahan tanda mata dan foto bersama. (uki) 

0 komentar:

Post a Comment

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

Florikultura Indonesia 2019 dan Pedatani

Ekonomi Bisnis

IKLAN

IKLAN

Terkini

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

FACEBOOK - TWEETER