Ruang Iklan Anda

21 October 2019

OTT ASN Pemko Padang, Wali Kota Mahyeldi : Evaluasi Bagi ASN Untuk Konsisten Terhadap Aturan


PADANG(GemaMedianet.com— Wali Kota Padang Mahyeldi menegaskan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat terhadap salah seorang ASN Pemko Padang yang berdinas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus dijadikan pelajaran dan peringatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang.

"OTT ini harus menjadi bahan evaluasi kita semua. Dan bagi ASN harus lebih berhati-hati lagi dalam bekerja dengan mentaati seluruh aturan yang ada," ungkap Mahyeldi saat menggelar jumpa pers, di kediaman resminya di Jalan A.Yani, Minggu (20/10/2019) siang. 

Turut hadir di kesempatan itu Sekretaris Daerah Amasrul, Inspektur Corri Saidan, Kepala Bapenda Alfiadi, Kabag Humas Edi Dharma dan Sekretaris Bapenda Syukral Saukani.

Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang sangat konsisten dan serius dalam pemberantasan tindakan korupsi dan pungutan liar. Hal itu telah dibuktikan dengan pembentukan Satgas Saber Pungli di Kota Padang. 

Lebih lanjut dijelaskan, dalam mengatasi tindakan korupsi, Kota Padang juga telah diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat. Serta, merekemondasikan tiga OPD untuk mengikuti desk evaluasi Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Koruspi (WBK) dari Kemenpan-RB. 

"Dan juga saat ini, kita sedang menyiapkan sistem pembayaran secara online bagi semua jenis pelayanan untuk menutup celah terjadinya korupsi. Ini bentuk komitmen menghadirkan wilayah bebas korupsi di Kota Padang", ulasnya lagi.

Terkait dengan OTT tersebut, Mahyeldi mengatakan, dirinya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan dari pihak kepolisian. "Kita Pemko Padang menghormati proses hukum yang terjadi, dan jika sudah terbukti melanggar maka kita lihat aturan yang berlaku untuk memberikan sanksi," tutur Mahyeldi.  

Ia juga mengingatkan, dalam mengurus administrasi atau apapun yang berkaitan dengan hal bayar membayar dengan aparatur Pemko Padang harus ada bukti kwitansi. 

"Jika aparatur tidak memberikan kwitansi, berarti ada indikasi pungli atau tindakan penyimpangan lainnya", tutup Mahyeldi. (Humas)

0 komentar:

Post a Comment

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

Florikultura Indonesia 2019 dan Pedatani

Ekonomi Bisnis

IKLAN

IKLAN

Terkini

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

FACEBOOK - TWEETER