PADANG, (GemaMedianet.com) — Ketua DPRD Sumatera Barat usulan Partai Gerindra, Supardi menyambut baik kunjungan audiensi Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) yang merupakan gabungan sejumlah ormas Islam di ruang khusus I DPRD setempat, Senin (30/9/2019).
Turut hadir hadir di kesempatan itu Anggota DPRD Muchlis Yusuf Abit, Evi Yandri Rajo Budiman, Nurfirmanwansyah, dan Sekretaris DPRD Raflis beserta staf.
Di kesempatan itu, Ketua DPRD Usulan Partai Gerindra, Supardi menyampaikan terima kasih atas kunjungan audiensi Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) beserta seluruh aspirasi yang disampaikan.
Meski hingga saat ini DPRD Sumbar belum menetapkan pimpinan defenitif dan alat kelengkapan DPRD, sebut Supardi, namun dirinya beserta rekan anggota DPRD yang hadir hari ini merupakan wakil rakyat yang bertugas menerima aspirasi seluruh masyarakat dan kemudian meneruskanya kepada pihak terkait.
Terkait aspirasi FMM yang mempertanyakan sikap Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) yang akan men-DO-kan (drop out) mahasiswa UNP terlibat aksi demonstrasi berujung anarkis dan terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Supardi menegaskan, DPRD akan segera memanggil rektor dimaksud guna menjelaskan persoalan yang ada, termasuk sanksi yang akan dijatuhkan terhadap para mahasiswa terlibat aksi demonstrasi berujung anarkis.
"Kita segera memanggil rektor UNP setelah membawa persoalan ini dalam rapat bersama anggota DPRD lainnya," ujar Supardi.
Begitu juga dengan persoalan aksi mahasiswa yang sempat dan akan berurusan dengan pihak berwajib, Supardi menekankan, DPRD akan mengkomunikasikannya dengan Kapolda Sumbar.
"Mungkin setelah akhir September ini setelah alat kelengkapan DPRD (AKD) terbentuk, maka tugas pertama Komisi I yang membidangi pemerintahan akan menghadirkan Kapolda ke DPRD Sumbar. Karena DPRD memang punya kewenangan untuk mengundang Kapolda ke DPRD Sumbar," terang Supardi.
Sementara terkait persoalan di Wamena, Papua belum bisa mengambil kesimpulan apakah kerusuhan Wamena menyangkut SARA (Suku, agama, ras dan antar golongan). Oleh karena Wakil Gubernur Sumbar telah berangkat ke Wamena melibatkan dinas kesehatan dan dinas sosial guna memastikan kondisi sebenarnya Perantau Minang di Wamena.
"Pemulangan Perantau Minang ke Sumbar adalah mereka yang benar-benar ingin pulang ke Sumbar, sedangkan yang tidak berkeinginan pulang tidak ada pemaksaan. Jadi tidak seluruhnya perantau Minang yang dipulangkan, karena itu bagi yang tidak ingin pulang tetap kita fasilitasi di tempat yang aman, diantaranya di Kodim dan Korem setempat. Sedangkan inisiatif penggalangan dana merupakan bagian bentuk dari solidaritas yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap perantau Minang. Tapi yang jelas, Pemerintah Provinsi dan DPRD akan bertanggung terhadap terhadap Perantau Minang di Wamena," klarifikasi Supardi terkait informasi yang berkembang.
Sementara terkait demo mahasiswa berujung anarkis belum lama ini, Anggota DPRD Evi Yandri Rajo Budiman menambahkan, pada prinsipnya DPRD menyambut baik kedatangan seluruh mahasiswa, baik aspirasi dan audiensi serta semua tuntutan yang disampaikan juga dipenuhi oleh DPRD, termasuk berangkat ke DPR RI.
"Diminta menandatangani surat dan tuntutan terkait aspirasi mahasiswa semuanya kita penuhi, termasuk pengiriman surat dan tuntutan mahasiswa ke Presiden RI melalui email dan pos. Sehingga kita benar-benar tidak menyangka bakal terjadinya tindakan anarkis dari sejumlah oknum mahasiswa," ujar Evi Yandri.
Dalam penilaiannya, gerakan mahasiswa ketika itu mungkin saja ada yang menyusupi, dan indikasi ke arah itu terlihat di saat anggota DPRD tengah menerima audiensi perwakilan mahasiswa di ruang khusus II, ribuan mahasiswa di luar gedung tetap berusaha masuk ke dalam. Walhasil, situasi sudah tidak terkontrol lagi hingga berujung anarkis.
"Kondisi itu kemudian berdampak hukum dan sejumlah oknum mahasiswa diproses dan ditahan pihak berwajib," ujarnya meluruskan aspirasi dari FMM.
Sedangkan untuk Wamena, Fraksi Gerindra telah melakukan rapat dan mendiskusikan berbagai hal kongkrit yang mungkin bisa dilakukan untuk perantau Minang di wilayah kerusuhan tersebut.
"Dengan kedatangan FMM kali ini mungkin kembali mengingatkan kita untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi untuk Wamena," kata Evi Yandri.
Seperti diketahui, kedatangan FMM yang dikoordinatori Irfianda Abidin menyampaikan sembilan aspirasi terkait persoalan krusial akhir-akhir ini yang dirangkum oleh Ketua DPRD Sumbar. Diantaranya aksi demonstrasi mahasiswa ke DPRD Sumbar yang berujung penahanan sejumlah mahasiswa. Tidak saja penahanan, mahasiswa yang terlibat hukum disebut-sebut bakal terancam DO. FMM menilai Rektor UNP terlalu gegabah menjatuhkan sanksi.
Aspirasi lainnya, penanganan masalah perantau Minang di Wamena Papua oleh pihak Pemerintah Provinsi dinilai tidak mampu mencarikan solusi dalam mengatasi masalah yang dialami perantau Minang. Termasuk langkah pemulangan dan menggalang donasi dalam membantu perantau Minang di Papua.
Sekaitan itu FMM juga mempertanyakan kewenangan DPR RI untuk memanggil Kapolri karena sejauh ini dinilai belum mampu memberikan jaminan keamanan terhadap warga negara khususnya perantau Minang di Wamena, Papua. Selain itu, Kapolda direkomendasikan dicopot. FMM menilai tak layak memimpin karena tidak respon terhadap nasib masyarakat Minangkabau yang berada di Papua.
Bahkan FMM menegaskan, jika negara tidak respon dan tidak bisa memberikan jaminan terhadap warga negara, FMM juga tidak bisa menjamin keamanan masyarakat Papua yang ada di Bukittinggi khususnya, Sumatera Barat umumnya. (uki)
0 comments:
Posting Komentar