Ruang Iklan Anda

02 August 2019

BPKP Sumbar Deteksi Dini Tindakan Korupsi di Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Kota Padang


PADANG(GemaMedianet.com— Wakil Walikota Padang Hendri Septa menyambut baik penilaian resiko mitigasi korupsi yang dilakukan oleh tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang agar terhindar dari tindakan korupsi.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Padang tersebut saat audiensi dengan Tim BPKP Sumbar di ruang kerjanya, Kamis (1/8/2019). Hadir dikesempatan itu Inspektur Kota Padang Corri Saidan dan Kepala Bappeda Medi Iswandi. Sementara perwakilan tim BPKP Sumbar diketuai Zumriyatun.

Menurut wawako, dengan adanya penilaian tersebut maka tugas wakil walikota sebagai pengawas bagi OPD dapat terbantu, sehingga tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik. 

“Kita juga berharap penilaian tersebut dapat memacu semangat kerja OPD dengan terbebas dari segala bentuk penyimpangan salah satunya korupsi,” harapnya.

Sementara Ketua tim perwakilan BPKP Sumbar, Zumriyatun mengatakan, penilaian ini dilakukan dalam rangka meminimalisir resiko korupsi dikemudian hari. Untuk Pemko Padang dilaksanakan di dua OPD  yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan Kota Padang. 

“Penilaian dilakukan BPKP ini bersifat membantu bukan mengaudit. Kita hanya mendeteksi resiko korupsi yang mungkin terjadi,” jelasnya. 

Ia menambahkan, tindakan risiko korupsi masih sering dialami Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama bagi pejabat eselon  II, III dan IV selaku pemangku jabatan dinas terkait. 

“Untuk itu BPKP sumbar bermaksud mendeteksi sedini mungkin sehingga kecurangan bisa diantisipasi nantinya,” ungkapnya.  

Sebelum melakukan penilaian, BPKP sumbar terlebih dahulu melakukan sosialisasi, survei dan dilanjutkan dengan Fokus Grup Diskusi (FGD). Penilaian dilakukan di empat kabupaten/kota di Sumbar dan dilakukan selam 25 hari. Hasil dari peniliain tersebut akan dikeluarkan pada pertengahan Agustus 2019.

“OPD kami pilih secara acak. Masing-masing kabupaten/kota terdiri dari dua OPD. Semoga dengan adanya penilaian ini, kinerja OPD akan semakin baik ke depan," imbuhnya. (Muliadi)

0 komentar:

Post a Comment

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

Florikultura Indonesia 2019 dan Pedatani

Ekonomi Bisnis

IKLAN

IKLAN

Terkini

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

FACEBOOK - TWEETER