PADANG, (GemaMedianet.com) — DPRD Kota Padang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 di salah satu hotel di Kota Bukit Tinggi, Senin, (1/7/2019).
Pembahasan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti selalu koordinator Pansus I, dan diikuti Ketua Pansus I Azirwan dan Sekretaris Pansus Zulhardi Z Latif serta anggota Pansus I diantaranya Suhaidi, Dewi Susanti, Iswanto Kwara, Yulisman, Amril Amin, Budiman, dan Engki Alexander.
Dikesempatan itu sebanyak 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan laporan kepada Pansus I, diantaranya Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Humas, Bagian Umum, Bagian Kerjasama, serta para camat mulai dari Camat Padang Barat, Camat Padang Utara, Camat Nanggalo, Camat Padang Timur, Camat Padang Selatan, Camat Pauh, Camat Kuranji, Camat Lubuk Begalung, Camat Lubuk Kilangan, Camat Koto Tangah dan Camat Bungus Teluk Kabung.
Terkait laporan OPD serangkaian dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2018, Ketua DPRD Elly Thrisyanti memberikan beragam tanggapan dan masukan kepada jajaran OPD.
Seperti Kecamatan Padang Barat, yang setiap hari hujan selalu terkena banjir dan digenangi air hujan, menyarankan camat setempat untuk tak hentinya mengajak masyarakat untuk melakukan bersih-bersih lingkungan setiap saat.
Begitu juga kepada Kecamatan Lubuk Begalung yang memiliki banyaknya sampah tertumpuk, memberikan masukan agar camat lebih kreatif dalam mengajak masyarakat setiap saat dengan melakukan gotong-royong (Goro) bersama, dan mengatur jadual mengangkut sampah ke lokasi yang telah ditentukan.
Sementara Ketua Pansus I, Azirwan menyampaikan, rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Padang ini merupakan rapat terakhir bagi anggota DPRD Kota Padang periode 2014-2019, kiranya dapat berjalan lancar seperti harapan bersama.
"Kita ingin diakhir masa pengabdian tugas sebagai anggota DPRD dapat menuntaskan pembahasan sesuai jadual yang telah ditentukan," ungkapnya.
Sedangkan Sekretaris Pansus I Zulhardi Z Latif menyampaikan terkait biaya operasional RT dan RW yang disebut-sebut terganjal di DPRD Kota Padang, politisi Partai Golkar ini memberikan klarifikasi bahwa tidak benar dana RT dan RW terkendala di DPRD karena tidak menyetujuinya.
Dijelaskan, DPRD Kota Padang tidak pernah menolak tambahan dana operasional RT dan RW, serta RT/RW yang telah dimekarkan. Hanya saja DPRD Kota Padang perlu data akurat dan jelas tentang RT dan RW termasuk jumlah RT/RW akibat dari pemekaran di masing-masing kecamatan.
Selain itu, sebutnya, data-data dari jumlah RT dan RW sangat perlu diketahui publik, terutama sekali jumlah penduduk di setiap RT dan RW.
"Bagaimana pun hal itu akan berkaitan dengan kepentingan organisasi, dinas serta instansi lainnya di Kota Padang," tukasnya. (tf/em)
0 comments:
Posting Komentar