PADANG, (GemaMedianet.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat kembali mengingatkan gubernur terkait alokasi anggaran untuk kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota (BKK) yang tidak teralisasi pada Tahun 2018, agar diakomodir dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019.
Penegasan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano saat memimpin jalannya rapat paripurna beragendakan penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun 2019, Rabu (24/7/2019).
Hal kedua yang perlu diakomodir, lanjut Arkadius, di dalam Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 adalah alokasi anggaran untuk kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang anggarannya belun tertampung dalam APBD Tahun 2018.
Ketiga, revisi terhadap Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota, jangan sampai menghambat dan mempersulit pengalokasian anggarannya yang akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2019.
"Oleh sebab itu, revisi peraturan gubernur tesebut perlu segera dituntaskan oleh Pemerintah Daerah," ujar Arkadius.
Keempat, pemerintah daerah periu mengevaluasi tehadap capaian target kinerja program pembangunan daerah dan melakukan penyesuaian alokasi anggarannya pada Perubahan APBD tahun 2019.
Kelima, sebelum pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2019 dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah daerah, diminta kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan Realisasi Anggaran Semester Pertama Tahun 2018 dan Prognosis Anggaran enam bulan berikutnya kepada DPRD.
"Laporan realisasi anggaran ini sangat diperlukan, untuk melihat ke arah mana rencana penggunaan anggaran pada Perubahan APBD tahun 2019," tukasnya. (uki)
0 comments:
Posting Komentar