PADANG, (GemaMedianet.com) — Sangat rendahnya realisasi belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota (BKK) dan Nagari/Desa mendapat sorotan tajam dari kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam rapat paripurna, Senin (24/6/2019).
Bahkan sorotan tajam kalangan anggota dewan dalam paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 itu menjadi salah satu dari empat rangkuman DPRD Sumbar terhadap pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan, realisasi belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan Nagari/Desa sangat rendah sekali yakni sebesar 4,87 persen.
Padahal kegiatan tersebut, ujar Hendra, sangat bermanfaat dan diharapkan sekali oleh masyarakat di daerah kabupaten/kota. Untuk itu DPRD meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) agar menampung kembali kegiatan yang tidak dapat direalisasikan tersebut pada Perubahan APBD Tahun 2019.
"Pemprov harus bersungguh-sungguh untuk merealisasikan kegiatan tersebut," tegas Hendra.
Anggota DPRD asal Fraksi Nasdem, Endarmy mengungkapkan kekecewaannya terhadap rendahnya realisasi belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota (BKK) pada saat melakukan interupsi.
Disebutkan Endarmy, setelah dikoordinasikan dengan pihak terkait, katanya BKK yang telah dikerjakan sudah dibayarkan uangnya. Ada beberapa BKK yang telah dikerjakan kontraktor, namun uangnya sampai sekarang belum dibayarkan.
Sekaitan itu, Endarmy mengungkapkan alasan kenapa Fraksi Nasdem menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018. Salah satunya karena menyangkut martabat anggota dewan di daerah-daerah. Sudah dianggarkan melalui BKK, namun tak kunjung direalisasikan.
"Kita menganggarkan BKK itu untuk yang sangat-sangat prinsip. Seperti Jembatan Anduring di Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman yang terkena gempa 2010, sekarang kondisinya sudah hancur dan mau putus. Katanya pergub sudah ada, tapi kenapa BKK itu justeru tak juga direalisasikan," ungkap Endarmy dengan nada kecewa.
Dijelaskan, Jembatan Anduring tersebut sangat mendesak bagi perekonomian dan masyarakat setempat. "Tak terealisasi akhirnya masyarakat menilai anggota DPRD berbohong. Ini sangat mengecewakan kami," kata Endarmy lagi.
Di tempat terpisah, anggota DPRD asal Fraksi Gabungan PDIP, PKB dan PBB Burhanuddin Pasaribu mengamini apa yang menjadi kekecewaan anggota DPRD lainnya terhadap realisasi BKK.
"Dalam rapat-rapat sebelumnya, pergub disebutkan keluar pada Desember 2018, namun hingga sekarang tidak ada kejelasan," ujarnya.
Senada, anggota DPRD Sumbar asal Partai Hanura, Taufik Hidayat menambahkan, jika Pemprov Sumbar mau maka sudah sejak lama BKK itu terealisasi.
"Hanya ada satu kata, Pemprov Sumbar tidak komit," tegas Taufik. (uki)
0 comments:
Posting Komentar