19 March 2019

DPRD Padang Tindaklanjuti Saran dan Masukan Walikota Terhadap Empat Ranperda Inisiatif


PADANG(GemaMedianet.com— Beragam masukan dan saran disampaikan Walikota Padang Mahyeldi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna dengan agenda tanggapan Walikota Padang di Ruang Rapat Utama gedung DPRD setempat, Senin (18/3/2019).

Rapat Paripurna tersebut diikuti Wakil Ketua DPRD, Afrizal, Wahyu IP, Muhidi, Sekretaris DPRD Syahrul, dan para anggota DPRD Padang, unsur Forkopimda serta para pimpinan OPD, BUMD di lingkup Pemko Padang.

Walikota Padang Mahyeldi dalam tanggapannya pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti tersebut mengatakan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kewenangan daerah dalam bidang lalu lintas adalah penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas. Untuk itu, materi dan muatan yang diatur dalam Ranperda Pengelolaan Perparkiran perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi yang dihadapi saat ini.

"Materi dan muatan yang jadi dasar pembentukan masih berpedoman kepada aturan yang lama, sehingga materi dan muatan yang ada tidak menjawab masalah kebutuhan lahan parkir yang berakibat banyaknya kantong-kantong parkir ilegal, sehingga secara tidak langsung mengganggu tertib lalu lintas," ujarnya.

Untuk itu, walikota menyarankan perlu dilakukan penyusunan secara sistematis dan penambahan materi. Diantaranya pertama, konsep perparkiran belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas. Kedua, parkir di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan orang perorangan atau badan hukum. Ketiga, penyelenggaraan parkir perlu dilakukan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang perlindungan konsumen. Keempat, belum adanya kepastian hukum terhadap pengguna parkir yang tidak parkir di tempat parkir atau gedung parkir.

Di sisi lain, Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya aktifitas di berbagai bidang, termasuk penggunaan kenderaan roda empat dan dua yang meningkat setiap tahun. Peningkatan kuantitas kenderaan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kebutuhan ruang dan tempat parkir. Menyikapi persoalan itu Pemda perlu menyediakan tempat parkir yang memadai dan atau gedung parkir yang representatif.

"Dengan adanya penyesuaian, penambahan materi dan muatan Ranperda dianggap mampu menjawab permasalahan parkir, baik di dalam maupun di luar ruang milik jalan," tukasnya.

Sementara terkait Ranperda pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, sebut Mahyeldi, Padang sebagai salah satu kota tertua di Indonesia yang memasuki usia ke-347 sarat dengan peninggalan bersejarah. Baik berupa bangunan-bangunan tua serta benda cagar budaya. Ini merupakan modal besar bagi Kota Padang dalam menggali, memelihara dan mempertahankan situs, serta bangunan cagar budaya untuk dilestarikan. Ke depan, menjadi tonggak sejarah bagi generasi muda dalam memahami kekayaan budaya bangsa dan daerah.

"Ranperda ini diharapkan mampu mempertahankan keberadaan benda dan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Padang. Serta berdampak dalam peningkatan kunjungan wisatawan, objek penelitian dan sebagai saksi sejarah di masa datang," katanya.

Perubahan Judul, Pencabutan Pasal, dan Sinkron

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka daerah memiliki kewenangan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Sekaitan kewenangan itu Kota Padang telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak, dan di salah satu BAB telah diatur tentang Kota Layak Anak.

Namun demikian, upaya itu belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi anak dari kekerasan dan pelecehan. Dengan adanya Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak diharapkan akan mampu menjadi solusi dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak dari kekerasan dan pelecehan.

Untuk itu disarankan Ranperda tentang penyelenggaraan kota layak anak dirubah judulnya menjadi Ranperda tentang Kota Layak Anak. Dengan adanya perubahan itu, maka ketentuan harus digabung menjadi BAB Ketentuan Umum. Kemudian perlu penjabaran hak-hak anak. Selanjutnya, perlu disusun kembali rumusan pasal secara sistematik. Terakhir, perubahan, penambahan dan penyesuaian terhadap materi dan muatan ini disamping hal-hal yang diatur peraturan lebih tinggi, juga melihat perkembangan yang terjadi saat ini.

"Agar terdapat keselarasan dengan Peraturan Daerah lainnya, maka BAB IX Perda Nomor 2 Tahun 2011 harus dicabut," ujar Mahyeldi.

Berikutnya, Ranperda Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Mahyeldi menyarankan, perlu disinkronkan dengan kewenangan daerah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, adalah bidang pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan kecil.

"Dengan demikian judul Ranperda perlu dirubah menjadi Ranperda Pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan kecil," terangnya.

Mahyeldi mengakui pemberdayaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan  masih belum optimal dilakukan. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi bagi daerah dalam pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Oleh karena itu dalam Ranperda ini perlu dilakukan penyesuaian, perubahan dan penambahan terhadap beberapa materi atau muatan.

"Diantaranya  penyediaan prasarana usaha perikanan, jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidaya ikan, jaminan keamanan dan keselamatan. Selanjutnya sebagai fasilitasi dan bantuan hukum, kemitraan usaha serta kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi," paparnya.

Di akhir tanggapannya, Mahyeldi berharap dalam rangka menghasilkan produk hukum yang berkualitas, maka keempat Ranperda Inisiatif ini perlu dilakukan pembahasan yang lebih mendalam.

Usai penyampaian tanggapan Walikota Padang, Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, apa yang menjadi masukan dan saran Walikota Padang akan ditindaklanjuti melalui rapat pembahasan bersama komisi dan OPD serta stakeholder terkait untuk mencarikan sinkronisasinya.

"Dengan demikian ranperda yang dihasilkan betul-betul sempurna dan mampu mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan warga, serta menjawab permasalahan di Kota Padang," tukasnya. (ki)

0 komentar:

Post a Comment

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

IKLAN

IKLAN

Terkini

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

FACEBOOK - TWEETER