Pertemuan itu terkait dengan pemeriksaan pendahuluan belanja modal terhadap beberapa SKPD di Kota Padang Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
Dikesempatan itu Mahyeldi mengatakan Pemeriksaan dari BPK ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh BPK, pemeriksaan yang dilakukan bersifat dokumen. “Oleh karena itu kepada SKPD diperintahkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh BPK tersebut,” ujar Mahyeldi.
Selanjut Mahyeldi mengungkapkan, yang akan diperiksa oleh BPK ini menyangkut masalah uang yang harus jelas kegunaannya, harus dipertanggung jawabkan dunia dan kahirat.
Kepada SKPD yang nantinya dijadikan sampel oleh BPK segera fasilitasi secara baik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kalau segala sesuatu telah dilaksanakan secara baik, maka semuanya akan cepat selesai. ”Saya berharap dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Wilayah Sumbar nantinya terhadap SKPD di Kota Padang ini tidak terjadi masalah, dan hasilnya baik,”pungkas Mahyeldi.
Sementara itu Pengendali Teknis BPK RI perwakilan wilayah sumbar, Zulwarak menyampaikan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan, direncanakan selama 10 hari.
Tujuannya dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat sistem pengendalian interen kebijakan daripada infrastruktur yang ada di Kota Padang serta melihat progresnya seperti apa, dan nantinya berujung ke penentuan sampling, infrastruktur mana yang akan di jadikan sampling. “Pemeriksa awal ini bukan pemeriksaan fisik dilapangan tetapi lebih dari pada pemeriksaan dokumen dimasing-masing SKPD yang ada di Kota Padang,”tutur Zulwarak.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Adminstrasi Didi Aryadi, Inspektur, Corri Saidan, Kepala Bappeda Hervan bahar, Kepala BPKAD Andri Yulika, Kadis Perdagangan Endrizal, Kadis PUPR Fatri Arman Noer, serta Kadis DPRKPP Yenni Yuliza.(Nd)
0 comments:
Posting Komentar