Staf Ahli Kemendikbud Beberkan Langkah Penting Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017

PADANG, (GemaMedianet.com) — Undang Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menekankan pada penguatan tata kelola kebudayaan, dengan fokus pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, Indonesia kini memiliki pegangan yuridis formal untuk mengelola kekayaan budayanya.

"Pada tanggal 27 April 2018 kita memperingati satu tahun ditetapkannya UU tersebut," ungkap Katerina Muliana, staf ahli bidang regulasi Kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) saat tampil sebagai pembicara dalam Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, Kamis (26/4/2018) malam.

Baca Juga : Wagub Nasrul Abit Buka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Ia menjelaskan, dalam kurun satu tahun berlakunya UU No.5 Tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah mengambil sejumlah langkah untuk melaksanakan amanat UU tersebut. 

Beberapa langkah itu yakni Pertama, Sosialisasi UU No.5 Tahun 2017 kepada kalangan seniman dan pegiat budaya, akademisi, satuan kerja pemerintah pusat dan daerah yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan, dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga lembaga internasional seperti UNESCO.

Kedua, Penyiapan alokasi APBN untuk mendukung pemajuan kebudayaan di daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang kebudayaan. Langkah ini merupakan terobosan kebijakan baru yang untuk pertama kalinya dilakukan, dan akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. DAK bidang kebudayaan akan dibagi untuk pembangunan fisik dan non-fisik, mencakup antara lain bantuan sarana kesenian untuk sekolah, dan Bantuan Operasi Penyelenggaraan (BOP) untuk museum dan taman budaya.

Ketiga, Mengintegrasikan amanat UU No.5 Tahun 2017 dalam Pedoman Penyusunan APBD bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dengan langkah ini diharapkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia dapat menyelaraskan anggaran di bidang kebudayaan dengan amanat UU No.5 Tahun 2017 dan peraturan perundangan lainnya mengenai kebudayaan.

Keempat, Pengembangan INDONESIANA, sebuah platform pengembangan ekosistem dan penguatan kapasitas penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Platform ini adalah langkah konkret pelaksanaan amanat UU No.5 Tahun 2017 melalui aksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, seniman dan pegiat budaya, perguruan tinggi, perwakilan negara sahabat, organisasi internasional, sampai pada sektor usaha.

Kelima, Penyiapan Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) yang merupakan cikal bakal dibentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Sebagai amanat Undang-undang, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu ini akan menjadi sebuah jaringan data yang menghubungkan pusat-pusat data terkait objek pemajuan kebudayaan yang telah dimiliki oleh berbagai kementerian, lembaga, institusi, perguruan tinggi, dan berbagai pusat-pusat data kebudayaan inisiatif masyarakat.

Keenam, Penyusunan regulasi yang diamanatkan UU No.5 Tahun 2017, khususnya yang terkait penyusunan strategi kebudayaan. Berbeda dengan berbagai upaya penyusunan strategi kebudayaan selama ini yang cenderung eksklusif, maka di bawah payung UU ini penyusunan strategi kebudayaan dilakukan dengan metode bottom-up dimulai dari kabupaten/kota dan dengan melibatkan masyarakat luas, khususnya para pelaku budaya.

Ia juga menyampaikan, selama bulan April 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPT Ditjen Kebudayaan, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Badan Penelitian dan Pengembangan, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, sudah memulai proses ini. Diharapkan pada November 2018 seluruh rangkaian bisa diselesaikan dan hasilnya diumumkan dalam Kongres Kebudayaan.

Seluruh rangkaian kegiatan di atas mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian/lembaga, terutama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berbagai elemen masyarakat, khususnya para pelaku budaya, juga turut menyambut lahirnya UU No.5 Tahun 2017. Pada 7 - 9 Maret 2018 telah berlangsung Konferensi Musik Indonesia di kota Ambon. Diskusi dalam konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi yang berisi 12 butir Rencana Aksi yang selaras dengan amanat UU No.5 Tahun 2017. Pada tanggal 20 - 22 April 2018 Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) juga menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola kesenian yang sesuai dengan amanat UU serta bersepakat untuk mendukung proses penyusunan strategi kebudayaan, ungkapnya

Acara Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Direktorat Jendral Kebudayaan,  Padang,  berlangsung dari tgl 26-28 April 2018. Peserta lebih kurang 80 orang dari Sumbar dan Bengkulu. Balai Perlesyarian nilai kebudayaan Sumbar,  Bengkulu dan Sumsel.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit saat membuka Lokakarya Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah menyebutkan, kebudayaan tidak hanya persoalan seni budaya semata, akan tetapi banyak hal yang berkaitan dengan kepribadian suatu daerah. Mulai dari logat bahasa, pakaian, infrastruktur rumah, tata cara kehidupan lainnya yang melekat menjadi kebiasaan masyarakat satu daerah.

"Bicara tentang kebudayaan itu berarti juga bicara membangkitkan semangat jati diri bangsa dalam merajut kembali nilai-nilai rasa nasionalisme keaneka ragaman suku, budaya, adat istiadat, yang ada di seluruh Nusantara, tumpah darah Indonesia," tukas wagub.(rel) 

....share