PADANG, (GemaMedianet.com) — Pemerintah Kota Padang bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas sejumlah persoalan dan issu-issu aktual dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Mapolresta Padang, Senin (30/4/2018). Diantara persoalan tersebut adalah maraknya aksi geng motor dan begal, pemberantasan pungli di obyek wisata serta issu yang terkait pilkada.
Penjabat Sementara (Pjs.) Walikota Padang Drs. Alwis mengatakan, persoalan-persoalan ini memerlukan solusi. Koordinasi antara Pemko, Kepolisian dan TNI harus ditingkatkan dengan mengaktifkan dan memperkuat Satuan Koordinasi Keamanan Ketertiban Kota (SK4) baik pada unit Kesbangpol maupun pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya seperti di Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sembari merancang regulasi-regulasi yang efektif menjaga keamanan dan ketertiban umum.
"Koordinasi Forkopimda perlu ditingkatkan dan fungsi SK4 harus lebih optimal lagi sembari kita rancang regulasi yang bisa menekan permasalahan-permasalahan dalam keamanan dan ketertiban umum," kata Alwis.
Menurut Alwis, terwujudnya situasi yang kondusif, tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang tetapi akan turut mendorong tumbuhnya semua sektor lebih baik lagi.
Terlebih lagi untuk citra pariwisata, suasana aman, tertib dan nyaman di semua obyek yang ada tentu sangat berpengaruh dengan tingkat kunjungan dan berpengaruh pula terhadap Pendapatan Asli Daerah. "Suasana kondusif akan berpengaruh terhadap citra pariwisata serta sektor lainnya, tidak hanya dalam menghadapi pilkada," ujarnya.
Sementara itu, Kapolresta Padang AKBP Yulmar Try Himawan membeberkan kasus-kasus yang belakangan marak di Kota Padang. Aksi geng motor dan begal serta pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah yang menonjol.
"Aksi geng motor dan begal serta curanmor, belakangan marak. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," kata Kapolres.
Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi mengungkapkan kasus-kasus pungutan liar yang terjadi di obyek-obyek wisata. Kasus pungutan liar ini berupa pintu masuk tanpa tiket, parkir bahkan pemalakan terhadap pengunjung.
"Tindakan premanisme berupa pungli ini tidak bisa dibiarkan karena berdampak terhadap citra pariwisata dan mempengaruhi PAD," sebutnya.
Pemberantasan pungli memang menjadi salah salah satu fokus menyusul telah terbentuknya Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli) Kota Padang yang diketua Wakapolres.
Selain isu-isu diatas, isu terkait data pemilih yang sudah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui penetapan rapat pleno beberapa waktu lalu juga masih menjadi pembahasan. Ketua KPU Muhammad Sawati dan anggota DPRD dari Komisi I, Azirwan yang hadir pada rakor tersebut.
Rapat ini dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Ir. Asnel dan diikuti pimpinan OPD, Kapolsek dan Camat se-Kota Padang.(rel)
0 comments:
Posting Komentar