PADANG (GemaMedianet.com) — Dalam menghadapi Pilkada 2018, Pemerintah Kota (Pemko) Padang meningkatkan peran Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Hal ini guna mengantisipasi reaksi yang
tidak terduga dari kubu-kubu pendukung masing masing pasangan calon peserta
pilkada.
"Pilkada
Kota Padang pasti melibatkan banyak pihak dan kentingan. Reaksi tidak terduga
bisa riskan terjadi," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol) Mursalim saat mewakili Walikota Padang membuka sosialisasi Pilkada
Badunsanak dalam kegiatan FKDM di Gedung LKKS Sumbar, Senin (26/3/2018).
Kewaspadaan
dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat
dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang,
bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia termasuk antisipasi timbulnya
konflik.
Mengapa
kewaspadaan dini masyarakat diperlukan ? Mursalim mengatakan, karena tidak
semuanya bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mendeteksi secara dini potensi
gangguan keamanan dan ketertiban. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan.
Negara ini akan kuat kalau pemerintah dan masyarakatnya bersatu.
"FKDM
adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan
memelihara kewaspadaan dini masyarakat, " kata Mursalim.
Di
kota padang, FKDM telah terbentuk pada tahun 2017. Keanggotaannya terdiri atas
wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat,
tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
Tugas
FKDM adalah menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data
dan informasi dari masyarakat mengenal potensi ancaman keamanan, gejala atau
peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara
dini. Selain itu, FKDM juga bertugas memberikan rekomendasi sebagai bahan
pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan
dini masyarakat.
Pada
tanggal 27 juni 2018 yang akan datang, kota padang akan menyelenggarakan pesta
demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) walikota dan wakil walikota padang
periode 2019-2024.
Pilkada
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi (luber) sesuai dengan pancasila dan uud 1945. Pilkada
merupakan tanggungjawab seluruh komponen pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih serta mendapatkan informasi
yang komprehensif atas tahapan, profil/figur serta kapasitas pasangan calon.
"Tolok
ukur sukses pilkada adalah terjaganya aspek stabilitas nasional, meningkatnya
partisipasi pemilih serta memperkuat proses persiapan utk memperoleh kepala
daerah/wakil kepala daerah yang amanah," ujarnya.
Pada
pilkada kota padang ini, ada dua paslon yang akan bertarung, yaitu
mahyeldi-hendri septa dan emzalmi-desri ayunda. Dari sisi konflik, biasanya
kalau dua pasang, potensi konfliknya cukup tinggi. Politik indentitas, politik
uang, kampanye hitam, penyebaran berita hoax meningkatkan intensitas politik.
Pendukung masing-masing pasangan calon (paslon) menganggap sama-sama memiliki
peluang untuk menang. Sehingga berbagai cara dipakai agar bisa menang.
"Kita
tidak ingin stabilitas keamanan dan ketertiban yang sudah terjaga selama ini di
kota padang terganggu karena pilkada. Belum pernah sejarah mencatat kota padang
tercabik-cabik karena pilkada, ataupun karena konflik lainnya. Dan jangan
pernah terjadi sekalipun, kota padang harus tetap aman dan nyaman bagi warganya
walaupun ada atau tidak ada pilkada.
Untuk
itu, sebelum terjadi, konflik harus kita cegah dan potensinya harus diredam.
Karena kalau sudah terjadi konflik maka akan besar biaya yang dibutuhkan untuk
mengembalikannya pada kondisi semula. Sistem peringatan dini harus dibangun
dengan melibatkan partisipasi masyarakat. FKDM harus terlibat dalam hal ini.
"Terakhir,
kami berharap, mari kita secara bersama-sama mewujudkan Pilkada Kota Padang
2018 ini menjadi pilkada badunsanak " tukas mantan Kepala Bagian Humas dan
Protokol itu.
Kegiatan
ini menghadirkan narasumber yang mumpuni di bidangnya. Masing-masing ialah,
Prof. Duski Samad, Asrinaldi (Dosen FISIP Unand), Budiman Kepala Badan
Intelijen Negara Daerah Sumatera Barat dan Kakan kesbangpol sendiri. (rel)
0 comments:
Posting Komentar