PADANG,
(GemaMedianet.com) —
Pemerintah Kota Padang tidak ingin stabilitas keamanan dan ketertiban yang
sudah terjaga baik selama ini terganggu karena Pilkada. Apalagi belum pernah
sejarah mencatat terjadi hal demikian. Oleh karena itu menyongsong Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang pada 27 Juni 2018 nanti, sangat diharapkan
senantiasa terciptanya suasana kondusif yang senantiasa aman, damai dan tertib
serta rukun bagi masyarakat.
"Kota
Padang harus tetap aman dan nyaman walaupun ada atau tidak adanya Pilkada. Oleh
karenanya, sebelum terjadi konflik atau hal-hal yang tidak diingini kita harus
mencegah dan meredam potensi yang mengarah ke demikian,” tegas Kepala Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Mursalim dalam kegiatan
Dialog Keumatan Menyonsong Pilkada Kota Padang Tahun 2018 di Gedung Bagindo
Aziz Chan Balaikota, Selasa (27/3/2018).
Ia
juga menyebutkan, Pemerintah Kota Padang dalam hal ini menaruh harap kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kota Padang agar bisa mendeteksi dan mencegah secara dini, khususnya berkaitan
dengan konflik sosial berlatar belakang agama dalam pemilihan pemimpin bagi
ibukota Provinsi Sumatera Barat itu.
Seperti
diketahui, pada pemilihan calon Walikota-Wakil Walikota Kota Padang periode
2019-2024 ini, terdapat hanya dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung.
Yakni Emzalmi-Desri Ayunda dengan nomor urut satu dan Mahyeldi-Hendri Septa
nomor urut dua.
“Dari
sisi konflik, biasanya kalau hanya dua pasang calon dalam Pilkada potensi
konfliknya bisa jadi cukup tinggi. Diantaranya seperti, rentan terjadinya
politik identitas berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan.
Termasuk politik uang, kampanye hitam (black campaign), penyebaran berita hoax
dan sebagainya. Hal ini mungkin dikarenakan pendukung masing-masing paslon
menganggap sama-sama memiliki peluang untuk menang, bahkan berbagai cara pun
dilakukan agar bisa menjadi pemenang,” cetus mantan Kabag Humas Pemko Padang
tersebut.
Mengingat
itu, Mursalim juga mengharapkan FKUB Kota Padang dapat mendukung senantiasa
tercipta dan terjaganya kerukunan umat beragama di Kota Padang. Salah satunya
terciptanya rasa hormat-menghormati dan menghargai antar pemeluk agama dalam
menyampaikan informasi dan pendapat.
“Jadi,
tolak ukur suksesnya Pilkada yaitu dengan terjaganya aspek stabilitas nasional,
meningkatnya partisipasi pemilih serta memperkuat proses persiapan untuk
memperoleh kepala daerah yang amanah. Pilkada sejatinya merupakan tanggung
jawab seluruh komponen, baik pemerintah pusat, daerah dan pihak terkait.
Sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih serta mendapatkan informasi
yang komprehensif atas tahapan, profil sekaligus kapasitas masing-masing
pasangan calon,” sebutnya.
Dalam
kegiatan Dialog Keumatan Menyonsong Pilkada Kota Padang Tahun 2018 ini dibuka
secara resmi Pjs Walikota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik, Dian Fakri.
Kegiatan
ini diikuti sebanyak 140 orang peserta terdiri dari berbagai pengurus keagamaan
se-Kota Padang. Untuk pemateri, menghadirkan Kepala Badan Kesbangpol Sumatera
Barat, Unsur Dosen UIN Imam Bonjol, Kemenag Kota Padang dan Kesbangpol Kota
Padang.(David/Nkn)
0 comments:
Posting Komentar