TANAH DATAR, (GemaMedianet.com) — Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menekankan peningkatan pengawasan dan memperketat perizinan pertambangan guna mengantisipasi kerusakan lingkungan. Termasuk tambang mineral dan galian C yang dalam beberapa tahun terakhir pelakunya kerap kucing-kucingan dengan petugas karena aktifitasnya ilegal.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Irwan Prayitno saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat di Hotel Emersia Batusangkar, Selasa (13/3/2018).
Gubernur juga menyebutkan, dalam pengawasan dan memperketat izin pertambangan itu juga tugas Bupati/Walikota, karena tidak mungkin diserahkan saja ke Provinsi.
Irwan Prayitno mengingatkan, agar petugas tidak ikut bermain apalagi turut membekingi penambangan ilegal. Bila itu terjadi pihaknya tidak segan menindak. Jika pembeking atau pihak yang bermain dari pihak kepolisian atau TNI akan dilaporkan kepada wewenang di atasnya.
"Jika petugas bermain dan ikut membekingi, saya tidak segan menindak," kata gubernur dalam Rakor yang juga diikuti Wakil Gubernur Nasrul Abit, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain itu, tema dari rakor ini juga terkait penuntasan tapal batas wilayah, baik antar nagari maupun antar kabupaten/kota. Sampai saat ini masih banyak titik-titik tapal batas yang belum terselesaikan.
"Untuk penyelesaian tapal batas agar segera dituntaskan. Ini tanggung jawab, mulai dari Lurah, Walinagari, Camat sampai Bupati dan Walikota," kata Irwan.
Adapun rakor Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah perdana dilaksanakan diluar Padang dan Bukittinggi. Rakor juga diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota.
Dari rakor ini pula lahir "Deklarasi Batusangkar" terkait tertib lalu lintas serta deklarasi antisara dan hoax. Diadakan komitmen kesepakatan antara Forkopimda dengan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Dengan deklarasi ini kita wujudkan tertib lalu lintas dan masyarakat agar mendukung kampanye antisara dan hoax," tukuknya.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis hadir bersama Asisten I Vidal Triza, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Al Amin, Kepala Bagian Pemerintahan Arfian, Kepala Bagian Peeekonomian Edi Darma serta Kasubag Publikasi Bagian Humas.
Pjs Wako menyebut, dari kenyataan yang ada penataan lingkungan hidup di Kota Padang sudah terkelola dengan baik. Hutan yang ada terpelihara dari kerusakan, sedangkan penghargaan Adiwiyata untuk sekolah terbanyak di Indonesia. Bahkan pada tahun 2017, Padang kembali meraih penghargaan Adipura.
"Penataan lingkungan hidup di Kota Padang cukup baik itu dinilai banyak sekolah adiwiyata, piala adipura dan pemeliharaan hutan dan penambahan taman kota serta pengawasan dan memperketat izin penambangan," tukas Alwis. (em/rel)
0 comments:
Posting Komentar