Padang Butuh Pemimpin Peduli Pembangunan Daerah Pinggiran dan Kejar Dana Pusat

PADANG, (GemaMedianet.com) – Meski berbagai pembangunan di Kota Padang mulai menggeliat, seperti terlihat pada pembangunan Pasar Raya Padang, kawasan Pantai Padang, Muaro Lasak dan lainnya. Namun demikian tak tertutup pula masih banyak daerah pinggiran yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai aspek dan didukung melalui anggaran pusat.

Anggota DPRD Kota Padang Daerah Pemilihan Padang I Kecamatan Koto Tangah, Wismar Panjaitan mengatakan hal itu. Menurutnya, pembangunan di Kota Padang perlu pemerataan.

“Sebagai wakil rakyat kami menginginkan adanya pemerataan pembangunan di Kota Padang. Selama ini, kami lihat pembangunan hanya difokuskan di pusat kota,” ujar politisi PDI Perjuangan ini, Selasa (6/2/2018).

Wisman menyebutkan, masyarakat pinggiran Kota Padang, seperti Koto Tangah, Kuranji, Bungus Teluk Kabung dan daerah lainnya juga perlu sentuhan pembangunan. Daerah-daerah itu tak hanya memiliki potensi di bidang pertanian, tetapi juga di bidang pariwisata.

“Hal itu bisa kita lihat di daerah Pasia Jambak di Koto Tangah, dan Lubuk Tampuruang di Kuranji. Objek-objek wisata di daerah pinggiran tersebut juga butuh sentuhan, sehingga menarik wisatawan berkunjung ke sana,” katanya.

Menurutnya, jika potensi di daerah pinggiran itu dikelola dengan baik, maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai daerah pinggiran kota merasa dianaktirikan. Karena masyarakat di daerah pinggiran tersebut adalah warga Padang juga.

“Kota ini butuh pemimpin yang paham potensi kota ini secara keseluruhan. Seorang pemimpin yang tidak hanya mampu membangun pusat kota, tetapi juga daerah pinggiran kota,” ungkap Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa DPRD Kota Padang itu.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Delma Putra menegaskan, tugas seorang wali kota bukan menjadi tukang sapu di jalanan. Kalau menyapu di jalanan itu sudah ada dinas teknis yang mengurus. Tetapi, sebagai seorang kepala daerah harus mampu mengait dana dari pusat APBN.

Ia juga menyebutkan, pembangunan di kota masih banyak yang belum terealisasi, apalagi di daerah pinggiran. Kalau hanya mengandalkan dana APBD mana bisa. Dana APBD itu terbatas. “Kita harus bangun insfrastruktur kota ini dengan dana APBN. Makanya, kita butuh wali kota yang mampu mengait dana dari pusat,” ujarnya.

Menurutnya, walikota saat ini belum memiliki kemampuan mengait dana dari pusat. Saat ini, kata Delma, pasca banjir bandang di Pasia Nan Tigo Koto Tangah yang mengakibatkan jembatan putus, tak mampu dibangun kembali. Padahal, jembatan itu putus dan rusak sudah sejak tahun 2015.

“Saya contohkan saja jembatan Pasie Nan Tigo yang putus sejak Mei 2015 oleh banjir bandang. Hingga saat ini tidak ada realisasi pembangunannya. Padahal, jembatan Pasie Nan Tigo itu memiliki fungsi yang sagat vital, yaitu menghubungkan dua kampung,” terangnya.

Selain itu, sesuai program unggulan wali kota terkait pariwisata, Pantai Pasie Jambak juga merupakan objek wisata pantai. Namun, untuk menuju ke Pasia Jambak dibutuhkan jembatan itu. Dan, untuk membangun kembali jembatan Pasie Nan Tigo tersebut, jelas Delma lagi, dibutuhkan dana Rp5 miliar. Itu tidak mungkin didanai oleh dana APBD, tetapi harus melalui dana APBN.

“Sama-sama kita lihat kenyataannya. Sampai saat ini tidak ada realisasinya. Makanya, kami lihat wali kota saat ini tidak mampu mengait dana dari pusat,” tukasnya. (em/im)

....share