PADANG, (GemaMedianet.com) —Keresahan para petani di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terkait dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi di daerah tersebut, tentu membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Terlebih lagi kondisi seperti penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) itu kian menambah beban produksi petani yang semakin sulit.
Terkait kondisi yang dialami para petani di Pasaman tersebut, mengundang tanggapan dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sabar AS.
Menurut Politisi Partai Demokrat asal Pasaman ini, jika fakta tersebut benar terjadi adanya, maka hal itu harus ditindak. Pihak terkait termasuk tim yang mengawasi distribusi pupuk bersubsidi harus segera melakukan evaluasi terhadap saluran pupuk bersubsidi sesuai dengan mekanisme yang ada.
“Kita tidak menginginkan adanya perlakuan yang merugikan terhadap petani di tengah kondisi perekonomian yang cukup sulit,” ujarnya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2018, Senin (2/10/2017).
Ia juga menyebutkan, ketika benar terjadi penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah itu akan sangat menambah beban petani. Sementara di satu sisi kita ingin petani tetap penuh semangat meningkatkan produktifitas di bidang pertanian.
“Oleh karena itu kondisi seperti ini sangat kita sayangkan, dan meminta kepada instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi dan tindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan merugikan petani tersebut,” tegasnya.
Baca Juga : Pupuk Bersubsidi "Dijual Di Atas HET", Petani Pasaman Resah
Sementara terkait dugaan intimidasi terhadap petani untuk menandatangani Kuitansi sebesar Rp. 90.000,- namun yang dibayarkan Rp.110.000,-, Sabar AS menghimbau petani agar memiliki keberanian. “Jangan justeru ikut terlibat dalam praktek perbuatan yang tidak baik,” harapnya.
Sedangkan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, Sabar AS meminta instansi terkait untuk serius melakukan pengawasan da n tindakan, apakah itu Kepala Dinas terkait maupun aparat penegak hukum, sehingga hal seperti itu tidak terjadi berulang-ulang.
Apalagi, Sumatera Barat sendiri memiliki potensi dan unggulan di sektor pertanian. “Untuk itu kita berharap hal ini perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak agar petani lebih mudah mendapatkan fasilitasi yang lebih baik dalam meningkatkan produktifitas di bidang pertanian. Sehingga masyarakat kita di Sumatera Barat dapat lebih sejahtera,” tukasnya. (uki)
0 comments:
Posting Komentar