SOLSEL, (GemaMedianet.com) – Upaya penataan terhadap laporan dan administrasi keuangan daerah tampaknya mewarnai pelantikan Pejabat Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) dan Eselon III (Pejabat Administrator) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) yang digelar di Aula Sarantau Sasurambi, Kamis (7/9/2017).
Untuk pejabat eselon II kali ini Bupati Solsel, H.Muzni Zakaria melantik pejabat hasil lelang jabatan dari tiga OPD, yakni Dinas Sosial dan PMD/N, Dinas Nakertrans serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Masing-masing pejabat eselon II itu yakni Hapison sebagai Kadis Sosial dan PMD/N, sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Nakertrans, Basrial sebagai Kadis Nakertrans, sebelumnya Sekretaris Dinas Sosial dan PMD/N, dan Yalastri sebagai Kadis Perpustakaan dan Arsip (staf BKPSDM Solsel), pejabat pendatang baru.
Sementara untuk pejabat eselon III, yakni Ahmad Jaya diplot sebagai Sekretaris Dinas Nakertrans sebelumnya menjabat Sekretaris Inspektorat. Sedangkan posisi yang ia tinggalkan Sekretaris Inspektorat ditempati oleh Gusti Andri, sebelumnya Auditor Madya Perwakilan BPKP Sumbar.
Rekrutmen pejabat atau auditor BPKP untuk beberapa posisi di lingkungan Pemkab. Solsel membuktikan adanya upaya penataan terhadap laporan dan administrasi keuangan daerah.
Selanjutnya Martin Edi yang sebelumnya Kabid PTSP Dinas Penamanan Modan dan PTSP menjabat posisi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mengantikan Peri Darnel. Sementara Peri Daniel selanjutnya menempati pos barunya sebagai staf pada Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
Turut hadir dikesempatan itu Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemda BPKP Perwakilan Sumbar, Kepala BKPSDM, Erwin Ali, unsur Forkopimda dan beberapa orang pimpinan OPD di lingkungan Pemkab. Soslel.
Bupati Muzni Zakaria menyebutkan, hal utama dalam penempatan pejabat sesuai kapasitas dan kemampuan adalah berdasar tingkat loyalitas pengabdian untuk kemajuan daerah.
Menurutnya, Solok Selatan saat ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Kondisi itu telah menjadi perhatian pihak pemerintah provinsi dan pusat.
Ia juga memberi penekanan terhadap upaya mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang baru saja diraih oleh Pemkab. Solsel. “Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan dari seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Solsel,” tegasnya. (fys)
0 comments:
Posting Komentar