Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Bungo yang dipimpin Syaiful Bahri tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi III Burhanuddin Pasaribu dan anggota Komisi III Iswandi Latif, Sitti Izzati Aziz, Rahmad Saleh bersama jajaran direksi Bank Nagari.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang khusus gedung DPRD Sumbar tersebut, Ketua rombongan DPRD Kabupaten Bungo, Syaiful Bahri menyampaikan maksud dan tujuan studi banding tersebut untuk mencari masukan terhadap penyertaan modal pemerintah ke Bank Nagari, pembagian keuntungan atau deviden serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
"Masukan tersebut akan dijadikan kajian dan pembanding bagi DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo ke BPD Jambi tahun 2017 ini," sebut Syaiful Bahri.
Menurutnya, Kabupaten Bungo merencanakan penambahan penyertaan modal kepada BPD Jambi sebesar Rp.50 miliar, namun baru terealisasi sebesar Rp.26 miliar.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III Burhanuddin Pasaribu mengatakan, Bank Nagari merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota se Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi memiliki sekitar 18 persen saham, dan deviden yang diterima menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Deviden tersebut memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota," terangnya.
Sementara Armen dari Bank Nagari menambahkan, saham Bank Nagari dimiliki 21 pemegang saham yakni pemerintah provinsi dan 19 pemerintah kabupaten dan kota serta koperasi karyawan Bank Nagari. Ia menyebutkan, Bank Nagari saat ini sudah memiliki 34 kantor cabang dengan total aset mencapai Rp.21 triliun dan 1 juta nasabah. Bahkan Bank Nagari juga menguasai 35 persen pangsa pasar Sumatera Barat, dan 32 persen pangsa pasar kredit.
Masih menurut Armen, Bank Nagari bisa mencapai Loan to Deposit Ratio (LDR) di atas 100 persen. Lebih tinggi dari kondisi perbankan secara nasional yang hanya 98 persen. Sebagian besar penyaluran kredit, dialokasikan untuk sektor produktif.
Bank Nagari, lanjutnya mengembalikan kepada pemerintah provinsi berupa bagi keuntungan atau deviden, namun seiring prospeknya, akan meminta kembali penyertaan modal dengan nominal yang lebih tinggi. Layaknya perseroan, pembagian deviden sesuai dengan persentase kepemilikan saham.
Kepala Bagian CSR Bank Nagari, Devi Magdalena menambahkan, dana sosial (CSR) Bank Nagari disalurkan untuk kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat, beasiswa pendidikan, dan bantuan peningkatan ekonomi rakyat.
Penyaluran CSR itu, sebutnya diawali dengan prosedur permohonan dari masyarakat calon penerima di seluruh kabupaten dan kota. “Selanjutnya dana CSR itu dialokasikan oleh kantor pusat Bank Nagari di Jalan Pemuda Kota Padang," katanya.
Pertemuan itu selanjutnya diakhiri dengan pertukaran cinderamata antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kabupaten Bungo. (uki)
0 comments:
Posting Komentar