DPRD Padang Desak Dinas PUPR Bergerak Cepat Atasi Persoalan Banjir ~ GemaMedianet

PADANG, (GemaMedianet.com) – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang yang dipimpin Fatriarman Noer kembali jadi sorotan dari wakil rakyat di Gedung Bundar Jalan Sawahan No.50 Padang.

Pasalnya, persoalan banjir di sejumlah titik di Kota Padang masih terus terjadi sepanjang waktu. Parahnya, meski perbaikan drainase sudah dianggarkan dan dilaksanakan, namun hal itu tak menjamin terhentinya keluhan masyarakat terkait persolan tersebut. Bahkan di beberapa kawasan tak perlu menunggu hujan dalam intensitas yang tinggi, banjir segera mendera.

Seperti terjadi saat banjir yang mendera Kota Padang pada Rabu, 31 Mei 2017, hampir semua kecamatan di Kota Padang terendam banjir. Misalnya di kawasan Andalas, Jati, Sawahan di Kecamatan Padang Timur. Lubuk Lintah, Anduring, di Kecamatan Kuranji. Kawasan Mato Aie, Rawang di Kecamatan Padang Selatan. Kawasan Khatib Sulaiman, Lolong di Kecamatan Padang Utara. Kawasan Pegambiran, Ampalu di Kecamatan Lubuk Begalung. Kemudian Kurao Pagang, Tabing Banda Gadang di Kecamatan Nanggalo.

Bahkan ketinggian air ketika itu bervariasi mulai 30 sentimeter hingga 150 sentimeter. Banjir yang terparah terjadi di Jondul Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Walhasil warga yang berada di kawasan Rawang Jondul segera mengungsi ke gedung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teluk Bayur. Mereka sudah mengungsi sejak dinihari.

Hal itu mengemuka dalam hearing yang digelar Komisi III DPRD Kota Padang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup bersama jajaran Dinas PUPR Kota Padang, di lantai II gedung DPRD setempat, Jum’at (2/6/2017).

Hearing tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Zulhardi Zakaria Latif serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra selaku Koordinator Komisi III. Sementara dari Dinas PUPR Kota Padang, dihadiri langsung Kepala Dinas PUPR didmpingi Kepala bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA), Kabid Pembangunan dan Tata Ruang dan staf PUPR Padang.

Menyikapi kondisi yang terjadi, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra selaku Koordinator Komisi III di kesempatan itu mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Kota Padang yang dinilainya masih lamban dalam penanganan drainase di Kota Padang.

Ia mengaku, merasakan sendiri bagaimana banjir terjadi di Kawasan Gunung Pangilun dan sekitarnya. Meski telah dikucurkan anggaran sebesar Rp.500 Juta untuk perbaikan drainase di kawasan tersebut, namun kenyataannya banjir justeru semakin menjadi-jadi. Menurutnya, kondisi itu mengisyaratkan bahwa perbaikan drainase tak sesuai dengan harapan warga sekitar.

Bahkan, politisi Partai Golkar ini tak segan-segan mengkritik penunjukan rekanan yang menurut penilaiannya terkesan sudah dikondisikan. ”Saya berharap hal seperti ini ke depannya harus diperbaiki,” tegas Wahyu.

Hal senada juga disampaikan Amril Amin, anggota Komisi III lainnya. Menurutnya, Dinas PUPR terkesan lamban merespon keluhan masyarakat. Ia mencontohkan, Jondul Rawang sebagai salah satu kawasan paling parah terdampak banjir, hingga saat ini belum terlihat adanya upaya dari Dinas PUPR untuk mengatasi persoalan tersebut.

Sementara Anggota Komisi III, Wismar Panjaitan mendesak Pemko Padang segera merevisi tata ruang yang ada. Menurutnya, jarak antara hulu dan hilir dari air yang akan kembali ke laut (Muara) sepanjang 11 kilometer. Di sisi lain, jarak waktu air justeru mencapai 1,5 jam. “Jika hal ini masih dipertahankan, maka persolan banjir akan terus mendera Kota Padang," tukas wismar.

Di sisi lain, Ketua Komisi III, Zulhardi Z Latif menilai perbaikan drainase harus dilakukan seiring dan seimbang dengan pembangunan jalan. Menurutnya, selama ini pembangunan jalan berjalan sendiri-sendiri. Ketika jalan direhabilitasi atau dibangun, terkadang perbaikan drainase dikesampingkan. “Jika pola seperti masih dibiarkan, banjir akan tetap menggenangi Kota Padang,” terangnya.

Seperti diketahui untuk perbaikan drainase Dinas PUPR mendapat anggaran sebanyak Rp.12 miliar pada APBD 2017. Menurut Kepala Dinas PUPR, Fatriarman Noer seharusnya dana perbaikan drainase tersebut tersedia sekitar Rp.40 Miliar.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III Zulhardi Zakaria Latif menegaskan, Komisi III DPRD siap memperjuangkan anggaran sebesar itu. Terlebih lagi, sebagian besar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang duduk di Komisi III.

Meski demikian, mantan ketua komisi IV ini sangat menyayangkan, bahwa selama ini Dinas PUPR justeru tidak pernah membicarakan hal itu di komisi III. “Toh, dana sebesar Rp.40 miliar itu bukanlah anggaran yang cukup besar,” tegas Zulhardi.

Hanya saja, sebut Zulhardi, DPRD tentu membutuhkan rencana detail anggaran terkait kebutuhan perbaikan drainase tersebut. “Termasuk kepastian jaminan, bahwa setelah dianggarkan, kemudian dilakukan pekerjaan, apakah Padang akan terbebas dari banjir ?’ ungkapnya. (adv)