PADANG,
(GemaMedianet.com)
– Kinerja
organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pemanfaatan anggaran menjadi sorotan Komisi
IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rapat kerja (Raker) dengan Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM),
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR), Dinas Lingkungan Hidup,
BPBD dan Bappeda, Jumat (2/6/2017).
Ketua
Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, HM Nurnas menyebutkan, tahun 2016 lalu
APBD Sumbar untuk Dinas PSDA Sumbar sebesar Rp.232 Miliar dan pada APBD
Perubahan hanya Rp.207 Miliar. Kondisi ini memperlihatkan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (Silpa)-nya banyak tetapi tidak pernah dipergunakan,
sementara pekerjaan cukup banyak yang akan dilaksanakan.
“Dinas
PSDA dalam sistem penggarannya dalam APBD pada umumnya dalam APBD perubahan
selalu berkurang. Kecendrungan Dinas PSDA silpa-nya tidak pernah dipergunakan,
ada apa? Sementara 60 irigasi di Sumatera Barat dalam kondisi rusak,” ujar HM
Nurnas.
Dalam
kesempatan ini HM Nurnas juga mempertanyakan Daerah Irigisasi (DI) Ampiang
Parak Pessel, kapan selesainya. Termasuk rehab Irigasi Bandar Bangko Solok
Selatan.
Ia
juga menilai, gubernur berkeinginan untuk meningkatkan infrastruktur dan
pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, dan itu salah satunya
ada di Dinas PSDA, seperti pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
“Meski
penyerapan anggaran bagus, tetapi uang diberikan banyak silpa-nya diberikan
kepada dinas lain,” beber HM Nurnas.
Pada
kesempatan yang sama, Armiati anggota Komisi IV mempertanyakan kepada BPBD Sumbar,
realisasi anggaran tahun 2016 sangat sedikit dari sebesar Rp.5 Miliar terealisasi
hanya sebanyak Rp.1,9 Miliar.
Ia
mencontohkan, pada akhir 2016 itu Kabupaten Agam sangat membutuhkan
bantuan dari provinsi, tetapi tidak satu pun yang ditanggapi oleh provinsi.
Bahkan sampai hari di Pelambayan, jembatan masih dalam keadaan darurat. “Padahal
jembatan itu adalah sarana penghubung oleh masyarakat Palambayan untuk ke
Kota Bukittinggi dan daerah sekitarnya,” ungkap Armiati.
Begitu
juga anggaran yang ada tersedia, namun kenapa dibiarkan menjadi Saldo,
apakah tidak ada kebijakan. “Termasuk jalan yang longsor di Palupuah belum
ditanggapi sama sekali, sementara dananya ada,” sebutnya.
Sementara
kepada Dinas PUPR terkait masalah pemeliharaan jalan di Kabupaten Agam, Armiati
mengatakan, kondisi jalan umum di Kabupaten Agam sepertinya tidak pernah
dirawat. Ia menyebutkan, pada kunjungan kerja Komisi IV ke Kelok 44
Kabupaten Agam belum lama ini, menemukan jalan di daerah tersebut sepertinya
tidak ada pemeliharaan, termasuk pemeliharaan jalan di daerah Palambayan yang
kondisinya sangat buruk.
Di
sisi lain, anggota komisi IV lainnya, Yulfitni Djasiran menyampaikan, sejak
tahun 2009 bahwa daerah Sumatera Barat sangat rawan gempa dan
tsunami. Untuk itu kepada BPBD Yulfitni Djasiran meminta penjelasan
BPBD terkait berapa kebutuhan shelter. “Berapa yang shelter yang sudah
ada, dan berapa yang akan diperlukan lagi,” pungkasnya. (em)
0 comments:
Posting Komentar