*)Direktur : Fasilitasi Diberikan Bagi Pegiat dan Komunitas Sejarah
JAKARTA, (GemaMedianet.com) – Untuk penggalian, pengembangan dan internalisasi nilai-nilai sejarah, sebagai bagian penguatan jati diri karakter bangsa dan mengembangkan nilai-nilai kearifan diperlukan dukungan terhadap pegiat dan masyarakat.
“Pemerintah pusat memberikan dukungan bagi pegiat dan masyarakat, berupa program fasilitasi komunitas kesejarahan untuk melestarikan dan kearifan dan kekayaan nilai sejarah,” ujar Triana Wulandari, Direktur Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Pembukaan Sosialisasi Calon penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Kesejarahan 2017 di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (4/6/2017) malam.
Bantuan tersebut, kata Triana, tercetus sebagai buah pemikiran untuk menjembatani berbagai kebutuhan dari para pegiat sejarah, baik individu maupun komunitas yang selama ini belum terakomodir dengan baik. “Banyak dari mereka yang memiliki idealisme dan komitmen tinggi terhadap keberlangsungan aktivitas pengembangan sejarah,” katanya.
Ada sejumlah komunitas yang melakukan pelestarian dan pengembangan nilai sejarah melalui event kesejarahan, penulisan sejarah, pengembangan pusat dokumentasi dan informasi sejarah lokal di masing-masing daerah.
Ada sejumlah komunitas yang melakukan pelestarian dan pengembangan nilai sejarah melalui event kesejarahan, penulisan sejarah, pengembangan pusat dokumentasi dan informasi sejarah lokal di masing-masing daerah.
Juga ada yang melakukan pemetaan sejarah, pendokumentasian dan publikasi, pembuatan film sejarah, serta para inisiator pengembangan aplikasi berbasis sejarah. “Namun dalam pelaksanaan di lapangan banyak terkendala terkait dengan dana, legalitas, serta keterbatasan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi dihadiri 86 orang calon penerima bantuan pemerintah fasilitasi komunitas kesejarahan tahun 2017 dari pengelola komunitas sejarah maupun individu pegiat sejarah.
Bantuan komunitas kesejarahan terbagi dalam lima fasilitasi, yaitu fasilitasi penulisan sejarah lokal untuk guru (MGMP) sejarah, fasilitasi penulisan sejarah, fasilitasi event sejarah, fasilitasi pembuatan film sejarah; serta fasilitasi pengembangan aplikasi kesejarahan. “Terdapat 246 proposal yang telah diajukan peserta, dan melewati tahapan seleksi serta verifikasi oleh tim yang ditunjuk Direktorat Sejarah, baik secara administrasi maupun substansi program,” ucapnya.
Komposisi bantuan untuk kelima fasilitasi, berupa Pertama, jenis bantuan fasilitasi event kesejarahan masuk 77 proposal, terseleksi 29 proposal dan bantuan maksimal untuk setiap penerima Rp.150 juta.
Kedua, jenis bantuan fasilitasi penulisan sejarah masuk 78 proposal dan terseleksi 20 proposal dengan bantuan untuk setiap penerima Rp.50 juta. Ketiga, jenis bantuan fasilitasi penulisan sejarah lokal bagi guru sejarah (MGMP) masuk sejumlah 20 Proposal, dan terseleksi 12 dengan bantuan untuk setiap penerima Rp.50 juta.
Keempat, jenis bantuan fasilitasi pembuatan film sejarah yang masuk 59 proposal dan 15 terseleksi dengan bantuan untuk setiap penerima Rp.175 juta. Kelima, jenis bantuan fasilitasi pengembangan aplikasi kesejarahan yang masuk 12 Proposal dan 10 terseleksi dengan bantuan untuk setiap penerima Rp.50 juta.
Dengan bantuan tersebut, diharapkan pengelola komunitas dan pegiat sejarah, akan merasakan dampak positif serta akan muncul antusiasme masyarakat sekitar terhadap upaya-upaya pelestarian nilai-nilai sejarah. “Bantuan sebagai wujud negara hadir di tengah masyarakat, untuk mendukung partisipasi masyarakat secara swadaya dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas tersebut,” katanya.
Selain itu, pemda diminta mendampingi dan mendorong agar komunitas sejarah terus melanjutkan pelaksanaan program pelestarian nilai sejarah yang telah dirintis agar berkelanjutan. Juga, kegiatannya tetap terjaga dengan menghimpun sejarawan, budayawan, akademisi, dan masyarakat setempat untuk menghidupkan kembali sejarah dan kebudayaan lokal baik berupa lokus dan bangunan maupun aktivitas.
“Saya ingatkan bagi lembaga/organisasi penerima dana agar mempertanggungjawabkan jawabkan penggunaan dana dan memanfaatkan secara transparan baik kepada pemberi bantuan maupun pihak terkait secara fungsional dengan tugas pengawasan,” harapnya. (r/em)
0 comments:
Posting Komentar