BALI,
(GemaMedianet.com) –
Wabah hoax yang merebak di tengah masyarakat beberapa tahun terakhir kian
meresahkan. Pasalnya, berita palsu jika dikampanyekan terus-menerus berpotensi
dianggap menjadi kebenaran yang menyesatkan, dan ujungnya akan melemahkan
kredibilitas dan kepercayaan bangsa.
Untuk menjernihkan ruang publik dari polusi hoax, praktisi dan komunitas public relations (Humas) dari berbagai lembaga dan korporasi, Jumat (24/3/2017) di Bali, mendeklarasikan PR Indonesia Melawan Hoax. Deklarasi yang digelar bersamaan dengan acara PR INDONESIA Awards (PRIA) 2017 itu, meneguhkan komitmen para praktisi PR untuk melawan segala bentuk produksi dan penyebaran berita palsu (hoax) melalui media apapun.
Mereka melihat, selama ini hoax telah merusak kredibilitas dan menurunkan trust Indonesia. Selain itu, mereka juga mengajak seluruh praktisi dan komunitas PR untuk bahu-membahu memperkuat kredibilitas dan trust inividu, organisasi, dan korporasi melalui karya dan kinerja unggul di bidang masing-masing.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Padang, Zayadi, yang ikut serta dalam deklarasi melawan hoax tersebut, mengatakan, sangat mendukung gerakan yang digagas PR Indonesia, karena hoax sangat merusak reputasi pemerintah.
"Humas Kota Padang selalu menyajikan informasi yang akurat dan faktual, sebagai salah satu cara melawan hoax," ujar Zayadi. "Dan agar tidak terlibat dalam penyebaran hoax, setiap informasi dan berita yang didapatkan seharusnya di kroscek kebenarannya terlebih dahulu," tambahnya.
Naskah deklarasi melawan hoax dibacakan oleh Dyah Rachmawati Sugiyanto (PR INDONESIA Fellowship Program 2016-2017), didampingi oleh para PR INDONESIA Gurus, Insan PR INDONESIA, PR INDONESIA Fellowship Program 2016–2017, Icon PR INDONESIA 2016-2017, Ketua Umum & Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia (APPRI), dan sejumlah komunitas PR yang hadir.
Penggagas Deklarasi yang juga Founder PR INDONESIA, Asmono Wikan, menjelaskan, deklarasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian para praktisi dan komunitas PR terhadap situasi yang merusak iklim komunikasi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Ia melihat hoax juga merusak kredibilitas dan kepercayaan kepada lembaga-lembaga formal, mendelegitimasi pemerintah, media, bahkan para tokoh publik seperti ulama.
Untuk melawan hoax, Asmono menyarankan agar pemerintah menggiatkan digital media literasi, utamanya di kalangan anak muda. Selain itu, pemerintah juga mestinya membuat storytelling sebanyak mungkin agar bisa menenggelamkan pesan-pesan hoax. “Pemerintah harus kembali memperkuat media mainstream yang selama ini lebih kredibel,” kata Asmono.
Selain deklarasi, pada kesempatan yang sama PR INDONESIA juga meluncurkan buku berjudul Reputasi yang Berkarakter. Buku tersebut ditulis oleh penerima PR INDONESIA Fellowship Dyah Rachmawati Sugiyanto, Mochamad Husni, dan Frizki Nurnisya. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 300 praktisi PR dari berbagai daerah di Indonesia. (LL/Fsl)
Untuk menjernihkan ruang publik dari polusi hoax, praktisi dan komunitas public relations (Humas) dari berbagai lembaga dan korporasi, Jumat (24/3/2017) di Bali, mendeklarasikan PR Indonesia Melawan Hoax. Deklarasi yang digelar bersamaan dengan acara PR INDONESIA Awards (PRIA) 2017 itu, meneguhkan komitmen para praktisi PR untuk melawan segala bentuk produksi dan penyebaran berita palsu (hoax) melalui media apapun.
Mereka melihat, selama ini hoax telah merusak kredibilitas dan menurunkan trust Indonesia. Selain itu, mereka juga mengajak seluruh praktisi dan komunitas PR untuk bahu-membahu memperkuat kredibilitas dan trust inividu, organisasi, dan korporasi melalui karya dan kinerja unggul di bidang masing-masing.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Padang, Zayadi, yang ikut serta dalam deklarasi melawan hoax tersebut, mengatakan, sangat mendukung gerakan yang digagas PR Indonesia, karena hoax sangat merusak reputasi pemerintah.
"Humas Kota Padang selalu menyajikan informasi yang akurat dan faktual, sebagai salah satu cara melawan hoax," ujar Zayadi. "Dan agar tidak terlibat dalam penyebaran hoax, setiap informasi dan berita yang didapatkan seharusnya di kroscek kebenarannya terlebih dahulu," tambahnya.
Naskah deklarasi melawan hoax dibacakan oleh Dyah Rachmawati Sugiyanto (PR INDONESIA Fellowship Program 2016-2017), didampingi oleh para PR INDONESIA Gurus, Insan PR INDONESIA, PR INDONESIA Fellowship Program 2016–2017, Icon PR INDONESIA 2016-2017, Ketua Umum & Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia (APPRI), dan sejumlah komunitas PR yang hadir.
Penggagas Deklarasi yang juga Founder PR INDONESIA, Asmono Wikan, menjelaskan, deklarasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian para praktisi dan komunitas PR terhadap situasi yang merusak iklim komunikasi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Ia melihat hoax juga merusak kredibilitas dan kepercayaan kepada lembaga-lembaga formal, mendelegitimasi pemerintah, media, bahkan para tokoh publik seperti ulama.
Untuk melawan hoax, Asmono menyarankan agar pemerintah menggiatkan digital media literasi, utamanya di kalangan anak muda. Selain itu, pemerintah juga mestinya membuat storytelling sebanyak mungkin agar bisa menenggelamkan pesan-pesan hoax. “Pemerintah harus kembali memperkuat media mainstream yang selama ini lebih kredibel,” kata Asmono.
Selain deklarasi, pada kesempatan yang sama PR INDONESIA juga meluncurkan buku berjudul Reputasi yang Berkarakter. Buku tersebut ditulis oleh penerima PR INDONESIA Fellowship Dyah Rachmawati Sugiyanto, Mochamad Husni, dan Frizki Nurnisya. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 300 praktisi PR dari berbagai daerah di Indonesia. (LL/Fsl)
0 comments:
Posting Komentar